SAMARINDA: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan tajam pada 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai IDG Kaltim hanya mencapai 61,41 poin, turun 7,55 poin atau 10,95 persen dibanding tahun 2023.
Selain itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim juga masih rendah, yaitu 87,46 poin, menunjukkan ketimpangan nyata antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius.
“Keterlibatan perempuan dalam politik hanya sekitar 12 persen. Padahal partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam pemberdayaan gender. Ini yang membuat IDG kita turun signifikan,” jelasnya dalam Diseminasi Hasil Survei Indikator Pendukung IPM, IPG, IDG, dan IKG di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, Kamis, 18 September 2025.
Kendati demikian, di bidang kesehatan dan pendidikan, capaian perempuan relatif lebih baik. Harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, begitu juga dengan harapan lama sekolah.
Namun, rata-rata lama sekolah masih rendah, hanya 10,2 tahun, belum mencapai standar lulus SMA.
Kesenjangan terbesar justru terlihat pada aspek pendapatan per kapita. Di beberapa kabupaten/kota, pendapatan perempuan jauh tertinggal dibanding laki-laki.
Dengan capaian tersebut, Kaltim masih berada pada kategori kesetaraan rendah.
Padahal, nilai ideal IPG maupun IDG adalah 100, yang menunjukkan capaian laki-laki dan perempuan setara.
“Kalau mendekati 100, artinya capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan setara. Tapi setara bisa sama-sama tinggi, bisa juga sama-sama rendah. Sayangnya, capaian kita masih rendah dan timpang,” jelas Sri.
Sri menegaskan, indikator gender ini bukan sekadar angka statistik, melainkan potret nyata kondisi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya intervensi lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, untuk memperbaiki capaian tersebut.
“Kalau kesenjangan ini dibiarkan, pembangunan manusia yang adil dan setara akan sulit tercapai. Karena itu, semua perangkat daerah harus bergerak bersama, tidak hanya mengandalkan program sektoral masing-masing,” pungkasnya.