JAKARTA: Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mewujudkan sektor maritim global yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia Dudy Purwagandhi dalam Resepsi Diplomatik Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2026-2027, yang digelar di Jakarta, Jumat, 7 November 2025.
Menurut Menhub Dudy, salah satu bentuk kontribusi Indonesia adalah menjaga ketahanan maritim serta mendukung perlindungan laut dan keselamatan pelayaran.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan laut,” ujar Menhub Dudy.
Ia menambahkan, di bawah visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola kelautan yang baik (good ocean governance) dan memperluas kerja sama internasional dalam bidang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, kesejahteraan pelaut, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia maritim.
Sejak bergabung dengan IMO pada 1961 dan menjadi anggota Dewan sejak 1973, Indonesia secara konsisten berkomitmen menegakkan standar global di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, serta pengembangan kapasitas SDM melalui kolaborasi dengan negara-negara maritim dunia.
Menhub menegaskan bahwa Indonesia terus memastikan penerapan standar keselamatan tertinggi di laut dengan memperkuat sistem komunikasi maritim dan mengintegrasikan berbagai instrumen IMO ke dalam kebijakan nasional.
Selama periode keanggotaan 2024–2025, Indonesia mencatat sejumlah capaian penting di bidang maritim, antara lain:
Implementasi penuh Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok sejak 2020, yang meningkatkan keselamatan pelayaran.
Penetapan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) oleh IMO pada Oktober 2024.
Dukungan terhadap dekarbonisasi maritim, melalui program B40 biodiesel, kapal berbahan bakar LNG, teknologi hibrida LNG-listrik, serta proyek energi terbarukan seperti hidrogen hijau dan bioetanol.
Digitalisasi pelabuhan lewat penerapan sistem Inaportnet di 264 pelabuhan sesuai Konvensi FAL, serta pembangunan fasilitas Onshore Power Supply (OPS) di pelabuhan besar untuk menekan emisi gas rumah kaca.
Pelatihan internasional ToT dan ToE IMO Model Course bagi negara-negara Afrika Barat dan Tengah, sebagai dukungan terhadap negara berkembang dan kepulauan kecil.
Menhub Dudy berharap negara-negara anggota IMO dapat memberikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO untuk periode 2026-2027.
“Kami siap memperkuat peran IMO dan memajukan sektor maritim global yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh.
Melalui komitmen, kolaborasi, dan tindakan nyata, mari kita bersama bernavigasi menuju masa depan maritim yang lebih berkeadilan,” tuturnya.
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenhub Antoni Arif Priadi, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Kepala BPSDMP Djarot Tri Wardhono, serta sejumlah duta besar dan perwakilan negara anggota IMO.
