SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan laju inflasi di daerah masih berada dalam kondisi aman dan terkendali.
Kepala Biro Perekonomian Setda Kaltim, Iwan Darmawan, menjelaskan bahwa inflasi year-on-year Agustus 2025 tercatat 1,79 persen, lebih rendah dari nasional yang berada di 2,31 persen.
Sementara inflasi year-to-date (YtD) yakni akumulasi sejak Januari– 31 Agustus 2025 mencapai 1,51 persen. Angka ini juga masih di bawah level nasional yang tercatat 1,60 persen.
“Kalau bicara posisi inflasi Kaltim, masih di dalam kendali. Target sampai akhir 2025 berada pada rentang 2,5 persen ±1, artinya 1,5 sampai 3,5 persen. Sejauh ini, so far so good, masih aman sampai akhir Agustus,” ujar Iwan saat diwawancarai usai rapat koordinasi perkembangan situasi terkini dirangkai dengan pengendalian inflasi tahun 2025 bersama Kemendagri secara daring di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 2 September 2025.
Ia menjelaskan, inflasi tidak dipicu oleh semua komoditas, melainkan hanya beberapa produk tertentu.
Komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi secara tahunan antara lain emas perhiasan, bawang merah, ikan layang atau benggol, kopi bubuk, dan sigaret kretek mesin.
Di sisi lain, ada pula komoditas yang justru memberi andil pada deflasi, seperti angkutan udara, bensin, sabun deterjen bubuk, dan pelembut atau pengharum cucian.
Untuk periode month to month (antarbulan), penyumbang inflasi antara lain biaya pendidikan akademi atau perguruan tinggi, emas perhiasan, makanan siap saji seperti nasi lauk, serta popok bayi sekali pakai.
Sedangkan penyumbang deflasi bulanan meliputi angkutan udara yang cenderung stabil karena adanya promo harga, serta komoditas pangan seperti tomat, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, dan jagung manis.
Dalam kesempatan tersebut, Iwan juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui rapat koordinasi virtual kembali mengingatkan sejumlah provinsi yang rentang inflasinya berada di atas ambang kendali 2,5 persen ±1.
Umumnya, daftar peringatan itu memuat 10 provinsi dengan inflasi relatif tinggi dan 10 provinsi dengan inflasi relatif rendah.
“Biasanya ini menjadi pengingat bagi daerah agar memperketat langkah pengendalian inflasi,” kata Iwan.
Di Kaltim sendiri, rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) digelar rutin setiap Senin.
Namun, pekan ini rapat digeser ke hari Selasa mengingat situasi pusat dan daerah yang sempat kurang kondusif akibat aksi unjuk rasa.
Rapat itu juga dimanfaatkan untuk kembali menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan daerah sebagai faktor pendukung keberhasilan pengendalian inflasi.
“Kami tetap optimistis inflasi di Kaltim bisa dijaga dalam target yang ditetapkan, yakni 1,5 hingga 3,5 persen sampai akhir 2025,” pungkasnya.