BONTANG: Permasalahan infrastruktur dasar di Kota Bontang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar, sejumlah sektor krusial seperti drainase, jalan, dan air bersih dinilai belum berjalan optimal.
Kondisi tersebut terungkap dalam forum Musrenbang RKPD Kota Bontang 2027 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa, 7 April 2026.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang, Syahruddin, mengungkapkan bahwa sejumlah indikator layanan infrastruktur dasar masih berada di bawah standar yang diharapkan.
“Masih terdapat permasalahan mendasar di sektor infrastruktur. Layanan air minum belum optimal, kondisi jalan rusak masih ada, dan sistem drainase juga belum mampu mengalirkan limpasan air secara maksimal,” ujarnya.
Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan sumber air baku yang berdampak langsung pada distribusi air bersih.
Saat ini, layanan air minum di Bontang masih belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat secara merata.
Di sektor infrastruktur jalan, pemerintah mencatat sekitar 13,04 persen ruas jalan di Bontang masih dalam kondisi rusak.
Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas jalan masih menjadi kebutuhan mendesak untuk menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.
Sementara itu, persoalan drainase juga menjadi sorotan serius. Peningkatan intensitas curah hujan dalam beberapa tahun terakhir tidak diimbangi dengan kapasitas saluran yang memadai.
Akibatnya, genangan air hingga banjir masih kerap terjadi di sejumlah titik.
“Banjir yang terjadi bukan semata karena faktor alam. Salah satu penyebabnya adalah sistem drainase yang belum optimal,” jelas Syahruddin.
Masalah lain yang turut memperburuk kondisi adalah keberadaan kawasan permukiman kumuh seluas sekitar 6,7 hektare.
Lingkungan dengan tata kelola yang belum baik ini berpotensi memperparah persoalan drainase dan genangan air.
Di sisi lain, upaya pembenahan infrastruktur juga terkendala kondisi fiskal daerah.
Sejumlah proyek strategis yang sebelumnya dirancang untuk mengatasi persoalan tersebut terpaksa ditunda.
Salah satunya adalah proyek pembangunan Waduk Kanaan yang semula dirancang sebagai solusi jangka panjang pengendalian banjir.
Proyek dengan skema multiyears tersebut belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran.
Meski menghadapi berbagai tantangan, pemerintah kota memastikan komitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur secara bertahap, dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan infrastruktur secara bertahap. Prioritas akan diberikan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
