BALIKPAPAN: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menyebut terdapat potensi dana bagi hasil (DBH) melalui Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang selama ini masuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pusat.
Namun, Harum sapaan akrabnya mengaku yang terjadi adalah daerah mendapatkan pembagian hasil yang porsinya sedikit dan bahkan ada yang nol persen.
Melihat kondisi itu, Pemprov melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim pun menggelar Rapat Koordinasi Gubernur Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah di Borneo Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu, 9 Juli 2025.
“Kita melaksanakan rakor ini dihadiri beberapa kepala daerah penghasil minerba dan kehutanan se-Indonesia. Yang pertama bagaimana untuk meningkatkan kekuatan fiskal di masing-masing provinsi,” ujarnya saat memimpin rakor.
Kedua, bagaimana beberapa potensi-potensi menjadi sumber pendapatan daerah yang diberikan dari pusat ini berkeadilan untuk daerah-daerah penghasil sumber daya kehutanan dan minerba ini.
Menurut Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu, pertemuan ini tidak sekadar forum koordinasi, melainkan juga wadah silaturahmi, berbagi pengalaman dan menyatukan langkah demi kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.
“Kenapa kita harus duduknya bersama-sama seperti ini agar hujannya merata untuk semua daerah yang berkumpul saat ini. Jadi kita bersama-sama menyatukan frekuensi. Sinergi bersama, duduk bersama untuk memperjuangkan ini. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki masing-masing,” tuturnya.
Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik ide dan gagasan Gubernur Harum yang menginginkan bersama-sama memperjuangkan peningkatan kekuatan fiskal daerah melalui potensi-potensi di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.
“Tentu ini kami sambut dengan baik ide dari Kaltim menginisiasi daerah penghasil sumber daya alam ini untuk penguatan fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan PHT dan PKH,” ucapnya.
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu juga menegaskan harapannya mewujudkan Indonesia Sentris dan daerah penghasil mendapatkan bagi hasil yang layak untuk bisa menyejahterakan rakyatnya.
“Dari rapat ini, kami dari APPSI akan membuat surat resmi dan menyurati Presiden RI serta menteri terkait untuk kemudian segera ditindaklanjuti. Kita bersama bertemu Bapak Presiden untuk menyuarakan dan memperjuangkan ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, para peserta yang berasal dari provinsi daerah penghasil sumber daya kehutanan dan Minerba menandatangani rekomendasi hasil rakor untuk kemudian ditindaklanjuti oleh APPSI ke Presiden RI.
Tampak hadir, Gubernur Kalbar Ria Norsan, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Bapenda Kaltim Ismiati, pimpinan perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim, perwakilan Riau, Sultra, Sulteng, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Maluku Utara. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi