JAKARTA : Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor meminta seluruh komponen terkait bergerak cepat agar Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) bisa segera menjalankan fungsinya sebagai kawasan industri pengolahan kelapa sawit dan industri lainnya.
“Lakukan koordinasi dan sinergi secara cepat. Semua proses harus dilakukan dengan segera. Jangan saling menunggu, jangan juga bertele-tele. Birokrasi jangan terlalu panjang, segera saja proses. Kalau harus ada tanda tangan gubernur, siapkan segera semua dokumennya, saya tanda tangan,” tegas Isran usai mendengarkan presentasi perkembangan KEK MBTK oleh Sekretaris Dewan Kawasan KEK MBTK yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Kantor Badan Penghubung Pemprov Kaltim di Jalan Kramat II Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).
Pemprov Kaltim terus berupaya menemukan solusi terbaik bagi pencapaian KEK MBTK sehingga bisa segera memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan dan Kaltim secara umum.
Menurutnya, KEK MBTK akan menjadi kawasan ekonomi yang sangat prospektif di masa depan. Terlebih dengan adanya perpindahan ibu kota negara ke Kaltim.
Kehadiran KEK MBTK dinilai akan sangat berperan penting mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan. Apalagi, KEK MBTK berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dunia.
Sebelumnya, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni melaporkan terkait beberapa permasalahan yang masih dihadapi KEK MBTK, yakni meliputi permasalahan insfrastruktur, investasi, kelembagaan dan aset.
Ia pun langsung bergerak cepat melakukan rapat bersama manajemen PT MBTK dan PT MBS, serta Pemkab Kutai Timur untuk memetakan permasalahan.
“Salah satu solusi yang kami siapkan adalah memperkuat PT MBTK menjadi BUMD yang merupakan perusahaan patungan antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur,” ungkapnya.
Untuk memperkuat itu, pihaknya akan segera membuat dokumen kajian menjadi BUMD, naskah akademik, penilaian aset untuk data penyertaan modal dan berbagai kegiatan yang diperlukan lainnya. Sementara menunggu penetapan menjadi BUMD, maka PT MBTK selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) tetap dapat melakukan operasional.
“Kita harapkan proses ini semua bisa diselesaikan di 2023, Pak Gubernur,” tuturnya.
KEK MBTK dipersiapkan bukan hanya untuk industri sawit, namun juga perkayuan, energi dan industri lainnya. Maka dari itu, investor juga sangat menginginkan agar pelabuhan yang sudah dibangun di kawasan itu, bukan hanya untuk pelabuhan curah cair, tapi juga multipurpose dan saat ini sedang berproses.
Rapat dihadiri Plt Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Plt Kepala Bappeda Kaltim Yusliando dan Karo Ekonomi Iwan Darmawan.