SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengaku bersyukur karena program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.
Ia menyebut, hal tersebut juga berkat dukungan sangat luar biasa dari berbagai pihak sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 ini.
“Pembangunan sumber daya manusia (SDM) mengalami peningkatan, terlihat dari nilai IPM yang naik dari 76,88 pada tahun 2021 menjadi 77,44 pada tahun 2022. Angka pengangguran turun dari 6,83% ke 5,71% dan angka kemiskinan mengalami penurunan dari 6,54% ke 6,31%. Berkenaan dengan ketimpangan ekonomi juga mengalami penurunan dari 0.334 menjadi 0.327,” papar Isran saat membuka Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim tahun 2024 di Pendopo Odah Etam pertengahan pekan ini.
Isran mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kaltim, aparatur pemerintah, pihak swasta, para akademisi, asosiasi profesi, serta seluruh pemangku kepentingan atas partisipasinya dalam pembangunan Kaltim.
“Namun demikian kita tidak seharusnya cepat berpuas diri. Kita masih harus meningkatkan pembangunan di berbagai bidang di antaranya bidang SDM, melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, tata kelola pemerintahan dan ekonomi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal guna mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketua Umum APPSI itu mengatakan SDM yang berkualitas melalui peta jalan yang jelas dan terukur merupakan satu modal penting untuk melakukan tranformasi ekonomi yang berkeadilan di Kaltim.
“Revitalisasi pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi harus menjadi fokus utama. Dengan dukungan ketersediaan infrastruktur yang andal, maka diharapkan Kaltim dapat memiliki daya saing yang tinggi bagi setiap rencana investasi, khususnya aktivitas ekonomi yang memiliki dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” jelasnya.
Ia menambahkan, RKPD Tahun 2024 merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun pertama yang disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah dan isu-isu yang berkembang dalam skala lokal, nasional dan Internasional.
Sehingga, keberlanjutan dari upaya-upaya penyelesaian permasalahan pembangunan dalam aspek sumber daya manusia, aspek ekonomi, aspek lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan harus dipastikan.
“Target-target pembangunan yang belum tercapai dan program yang perlu dituntaskan kiranya dapat menjadi fokus utama dalam dokumen RKPD yang sedang kita susun ini. Tentunya melalui proses musrenbang, segala masukan yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten kota, masyarakat dan legislatif dapat dihimpun dan dirumuskan untuk penyempurnaan program, kegiatan, belanja dan target pembangunan daerah,” pesannya.