SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga menjelang Idulfitri 1447 Hijriah melalui intervensi pasar berupa Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar serentak di sejumlah wilayah.
Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Fahmi Himawan, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah sekaligus memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau,” ujarnya saat membuka GPM di halaman kantor DPTPH Kaltim di Samarinda, Selasa, 17 Maret 2026.
Pembukaan GPM tersebut juga diikuti secara daring oleh sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Menurut Fahmi, sektor pangan memiliki peran strategis tidak hanya terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri, permintaan terhadap bahan pokok biasanya meningkat signifikan.
“Momentum Ramadan hingga menjelang Idulfitri biasanya terjadi peningkatan permintaan. Karena itu pemerintah harus memastikan pasokan tersedia dan harga tetap stabil,” katanya.
Ia menjelaskan Pemprov Kaltim telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, mulai dari peningkatan produksi, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, hingga penguatan distribusi dan logistik.
Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah melalui intervensi pasar lewat Gerakan Pangan Murah yang menawarkan berbagai komoditas dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.
“GPM ini bukan sekadar kegiatan jual beli, tetapi bagian dari strategi pengendalian inflasi yang dilakukan secara terkoordinasi,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, bawang, hingga komoditas lainnya dengan harga terjangkau.
Selain itu, pemerintah pusat juga memperkuat pengawasan melalui satuan tugas pengendalian harga dan keamanan pangan untuk memastikan tata niaga berjalan adil dan transparan.
Fahmi menambahkan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menjaga kelancaran distribusi pangan dan kestabilan harga di daerah.
“Kami juga berkolaborasi dengan Polda Kalimantan Timur dan berbagai pihak untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar serta masyarakat mendapatkan pangan yang aman dan berkualitas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti posisi strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga pangan, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara.
“Kaltim tidak hanya harus mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah sendiri, tetapi juga berperan sebagai penyangga pangan bagi IKN,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim, Amaylia Dina Widyastuti, menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah serentak ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani hingga pelaku usaha.
“Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan produk petani dan pelaku usaha, mendukung stabilisasi harga, serta memberikan akses bahan pokok dengan harga wajar kepada masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan yang digelar pada Selasa, 17 Maret 2026 tersebut diikuti oleh 46 partisipan yang terdiri dari petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM pangan olahan, hingga mitra dari Pertamina.
Selain sebagai upaya stabilisasi harga, kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun jaringan pemasaran yang lebih luas bagi para produsen lokal.
“Semoga kegiatan ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi keterjangkauan harga maupun penguatan ekonomi pelaku usaha pangan,” tutupnya.
