SAMARINDA: Menjelang rencana aksi besar pada 21 April 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur menggelar kegiatan coffee morning bersama ratusan organisasi kemasyarakatan (ormas), Senin, 13 April 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim ini dihadiri perwakilan ormas dari berbagai latar belakang.
Forum tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat tata kelola organisasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Frananta Filipus Sembiring, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan di tengah dinamika yang berkembang.
“Semoga Kaltim tetap guyub di tengah banyaknya permasalahan dunia. Mari kita saling mendoakan di bulan Syawal ini dan menjaga kebersamaan walau ada riak-riak kecil,” ujarnya.
Ia menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga bagian dari upaya membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan ormas di Kalimantan Timur.
“Yang penting kita tetap guyub, tetap bersama, dan saling menjaga,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Kesbangpol Kaltim, Tri Atmaji, menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan sesuai aturan.
Menurutnya, setiap ormas wajib melaporkan keberadaan serta memperbarui data secara berkala kepada pemerintah daerah.
“Organisasi masyarakat harus akuntabel dan sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam pelaporan dan pembaruan data,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan ormas mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017, yang menjadi dasar pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat.
Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman ormas terhadap prosedur administrasi, sekaligus memperkuat peran mereka dalam pembangunan daerah.
Coffee morning tersebut digelar di tengah mencuatnya rencana aksi demonstrasi besar-besaran pada 21 April 2026 di Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Berdasarkan informasi yang beredar, aksi tersebut akan melibatkan lebih dari 4.000 massa dari 44 organisasi yang tergabung dalam aliansi masyarakat Kalimantan Timur.
Meski demikian, Kesbangpol menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin pembinaan dan tidak secara khusus dikaitkan dengan rencana aksi tersebut.
Pemerintah Provinsi Kaltim berharap, melalui forum komunikasi seperti ini, dapat terbangun kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat, serta menjaga kondusivitas daerah di tengah berbagai dinamika yang berkembang.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat peran ormas dalam pembangunan daerah,” pungkas Tri Atmaji.
