DENPASAR: Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bali menunjukkan kepeduliannya terhadap isu lingkungan dengan menggelar diskusi publik bertema “Bali Bebas Masalah Sampah: Realistis atau Utopis?” Kegiatan ini berlangsung di Inna Bali Heritage Hotel Denpasar pada Selasa, 25 Februari 2025.
Diskusi ini menghadirkan Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, sebagai keynote speaker. Sementara narasumber Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bali, I Made Rentin; Wakil Dekan I Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, I Gede Hendrawan; serta Ketua Yayasan Bumi Kita, I Wayan Askara.
Ketua JMSI Bali Nyoman Ady Irawan menegaskan bahwa JMSI tidak hanya berperan dalam mengembangkan demokrasi dan pembangunan, tetapi juga aktif dalam menangani isu-isu sosial yang dihadapi masyarakat Bali.
“JMSI juga hadir untuk ikut dalam membangun kehidupan yang demokratis berorientasi pembangunan, serta berkontribusi dalam pengentasan isu-isu sosial yang ada di masyarakat,”terang Ady Irawan.
“Atas dasar itulah diskusi publik ini kami selenggarakan sebagai salah satu perwujudan komitmen kami dalam mendorong pengentasan problematika sosial masyarakat Bali yang ada hari ini,” sambung Ady Irawan.
Ia berharap diskusi ini dapat menggali perspektif publik dalam mencari solusi permasalahan sampah. Selain itu, diharapkan pula dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan sampah secara kolektif.
“Penanganan masalah sampah bukan hanya menjadi beban tanggung jawab pemerintah, tapi harus menjadi agenda bagi setiap individu masyarakat Bali,” tambahnya.
Ketua Dewan Pembina JMSI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyoroti dampak besar permasalahan sampah terhadap perekonomian Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata.
“Tentu ini juga menjadi persoalan bagi pendapatan kita di Bali,” ungkapnya.
Ia menekankan perlunya pendekatan komprehensif dalam menangani sampah, termasuk melalui regulasi yang jelas dan sosialisasi yang masif hingga ke tingkat rumah tangga.
“Kita harus serius dengan kondisi yang besar ini (masalah sampah). Bagaimana mengelola sampah di hulu, di rumah tangga. Dan kita akan banyak juga nanti di hilirnya. Ini hal-hal yang perlu kita ingat kembali dan perlu kita terapkan,” tegas Cok Ace.
Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster menekankan peran penting desa dalam pengelolaan sampah. Ia mendesak para bendesa dan kepala desa agar memiliki visi yang jelas dalam menangani permasalahan lingkungan.
Menurutnya, desa memiliki posisi strategis dalam menjaga kebersihan, sejalan dengan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menitikberatkan keseimbangan alam dan budaya.
Tanpa kepemimpinan desa yang berkomitmen dalam pengelolaan sampah, upaya besar pemerintah untuk menciptakan Bali yang bersih dan sehat akan sulit terwujud.
“Kalau desa tidak bisa menangani sampahnya sendiri, lantas mau berharap siapa? Pemerintah sudah menyediakan regulasi, bantuan, dan edukasi. Sekarang, tinggal bagaimana kepala desa dan bendesa adat mau bergerak atau tidak,” tegas istri Gubernur Bali periode 2025-2030 itu.
Putri Koster juga menyoroti pentingnya optimalisasi program pengelolaan sampah berbasis sumber, termasuk pengolahan mandiri di tingkat desa sebelum sampah akhirnya berakhir di tempat pembuangan akhir.
“Kalau pemimpin desa tidak peduli, jangan salahkan kalau desanya kotor dan lingkungan tercemar,” tandasnya.
Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi para kepala desa dan bendesa adat yang masih mengabaikan permasalahan sampah. Dengan adanya regulasi dan dukungan pemerintah, sudah tidak ada alasan bagi desa untuk membiarkan masalah ini terus berlarut.
Lebih lanjut, Putri Koster mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih pemimpin desa.
“Mulai sekarang, tanyakan ke calon kepala desa, apa rencana mereka dalam mengelola sampah. Kalau tidak bisa jawab, cari yang lain! Jangan pilih kepala desa yang tidak mampu mengelola sampah di desanya sendiri,” pungkasnya.