Bontang – Presiden RI Joko Widodo memerintahkan kementerian dan pemerintah daerah untuk berbelanja produk lokal.
Presiden menuntut 40 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerag (APBD) serta anggaran BUMN untuk membelanjakan barang-barang buatan dalam negeri.
“Tidak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi kita dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen,” katanya dalam acara “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” yang digelar di Bali dan disiarkan langsung melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3/2022).
Anggaran pengadaan barang dan jasa untuk modal pemerintah pusat Rp 526 triliun. Sedangkan daerah provinsi, kabupaten dan kota Rp 535 triliun dan BUMN sebesar Rp 420 triliun.
“Lebih gede daerah. Sekali lagi saya ulang pusat Rp 526 triliun, daerah Rp 535 triliun dan BUMN Rp 420 triliun. Itu duit besar sekali,” ujarnya.
Oleh sebab itu jika 40 persen anggaran tersebut bisa dibelanjakan produk lokal maka APBN dan APBD bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi 1,5 persen hingga 1,7 persen. Sementara BUMN 0,4 persen.
“Namun cek yang terjadi, sedih belinya barang-barang impor semua, padahal barang-barang kita memiliki dan bisa diproduksi,” tuturnya.
Menurutnya jika tradisi membeli barang impor masih mengulang, maka sama halnya Indonesia memberikan pekerjaan ke negara lain. Namun jika membeli barang buatan lokal akan ada nilai plus di antaranya akan ada tambahan modal dan investasi oleh pengusaha dalam negeri serta besarnya lapangan pekerjaan.
“Sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan,” kata Presiden.
Jokowi pun mengimbau agar semua pihak termasuk pemerintah daerah membelanjakan barang buatan dalam negeri. Jika tidak, ia akan memotong dana alokasi khusus (DAK)-nya dan anggaran dana alokasi umum (DAU)-nya ditahan.
“Setujunya tidak semangat? kelihatannya pada ngeri semua, tak potong betul nanti DAK-nya. Termasuk DAU-nya hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati,” tegasnya.
Ia menegaskan ancaman tersebut tidak main-main sebab pergerakan konsumsi barang dan jasa terpantau secara terbuka dalam e-katalog.
“Menteri Keuangan dan BPKP agar betul-betul mengawasi anggaran Rp 400 triliun hingga bulan Mei ini untuk belanja produk lokal. Kalau ada yang enggak, saya akan betul-betul potong DAK dan DAU ditahan,” tutupnya.
