Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar menutup perusahaan milik pemerintah yang tidak berkembang.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN yang disiarkan melalui kanal youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021).
“Kalau Pak Menteri sampaikan pada saya, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya seperti ini, tutup saja, tidak ada selamat-selamatin, bagaimana kalau sudah kayak begitu,” kata Jokowi.
Menurutnya, jika BUMN terlalu payungi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) menunjukan BUMN tersebut tidak berani ambil risiko, serta sulit berkompetisi dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman.
“BUMN-BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Jika sakit kita tambahi PMN, tetap sakit kita suntik lagi PMN. Maaf, terlalu enak sekali,” ungkapnya.
Ia juga meminta BUMN untuk tidak memiliki birokrasi yang rumit dalam memberi izin berinvestasi.
“Ada 259 izin, dari surat rekomendasi, surat pernyataan dan lain-lain. Walaupun namanya beda-beda sama saja itu izin,” terangnya.
Jika demikian, tidak akan ada yang berinvestasi jika masih rumit perizinannya. Baik itu kementerian maupun daerah.
“Semua investor lari, ini bagaimana kita bisa cari partner jika birokrasi berbelit-belit,” tutupnya.
