SAMARINDA: Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kalimantan Timur (Kaltim) di 2026.
Dari pagu awal sebesar Rp3,2 triliun, anggaran tahun depan dipastikan turun drastis menjadi di bawah Rp1 triliun, atau sekitar Rp900 miliar.
Kebijakan pemangkasan anggaran juga berdampak pada seluruh sektor pekerjaan umum, mulai dari Bina Marga, Sumber Daya Air, hingga Cipta Karya.
Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengatakan pihaknya melakukan penyesuaian secara menyeluruh agar pelayanan publik dan pemeliharaan aset tidak terhenti.
Penghematan internal dilakukan untuk memastikan proyek fisik tetap berjalan meski dengan skala yang terbatas.
“Kami tetap optimalkan pelayanan semaksimal mungkin dengan dana yang ada. Kami sendiri sudah melakukan banyak pemotongan dan penghematan di operasional kantor, mulai dari air, listrik, dan sebagainya, supaya pembangunan fisik tidak terlalu banyak terpotong,” ucap Nanda.
Menurutnya, langkah efisiensi dilakukan pada seluruh level. Kantor dinas diarahkan mengurangi biaya operasional, sementara program pembangunan diarahkan hanya pada sektor yang dinilai paling mendesak dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Nanda menjelaskan, penurunan anggaran pada 2026 merupakan penyesuaian lanjutan dari kondisi fiskal daerah sejak semester II tahun ini.
Pada 2025, Dinas PUPR-PERA masih mengelola anggaran Rp3,6 triliun.
Namun mulai 2026, kapasitas anggaran daerah diperkirakan tidak bisa lagi menopang skala proyek pembangunan yang sama.
Dengan pemotongan anggaran di semua sektor, Dinas PUPR-PERA memutuskan memprioritaskan pengembangan Rumah Sakit Korpri agar bisa naik kelas layanan dan menampung lebih banyak masyarakat.
Sementara proyek pembangunan gedung pemerintahan baru dipastikan tidak akan berjalan tahun depan.
“Pembangunan pemerintah lain diminimalkan. Bangunan gedung kantor sejauh ini belum ada di kami. Jadi dipastikan di tahun depan tidak ada bangunan baru. Kalau pun ada, hanya penuntasan, bukan proyek baru,” tegasnya.
Proyek lain seperti peningkatan jaringan jalan, rehabilitasi jembatan, dan perbaikan infrastruktur air bersih akan tetap dilanjutkan namun dengan skala dan prioritas yang lebih selektif, terutama di daerah yang membutuhkan intervensi cepat.
Nanda menambahkan, pengurangan anggaran menjadi momentum bagi Dinas PUPR-PERA untuk melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh.
Ia berharap setiap unit kerja dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. (Adv Diskominfo Kaltim)
Editor : Emmi
