SAMARINDA : Dalam langkah nyata mewujudkan ekonomi berkelanjutan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD).
FGD bertema “Pemetaan Kebutuhan dan Penyusunan Strategi Implementasi Ekonomi Hijau dan Pengembangan Green Jobs di Kalimantan Timur Menuju Indonesia Emas 2045” ini, digelar di Hotel Fugo, Senin (4/11/2024).
Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mempersiapkan Kaltim dalam transformasi ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan.
“Hari ini, kita bersama-sama merumuskan strategi transformasi ekonomi Kaltim agar berfokus pada green economy, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tapi juga kesejahteraan lingkungan,” jelasnya.
Dalam FGD ini, tiga proyek utama untuk mendukung ekonomi hijau di Kaltim, yaitu penyusunan dokumen transisi energi, pengembangan ekonomi berbasis green economy, dan penyiapan tenaga kerja terampil untuk green jobs.
Yusliando menyebutkan bahwa target transformasi ini diharapkan dapat mendorong kontribusi industri hijau di Kaltim mencapai 44% dari total ekonomi pada tahun 2045.
“Ekonomi kita ke depan akan berlandaskan prinsip keberlanjutan. Ada tiga pilar utama yang didukung oleh Global Sustainability Fund (GSF), yaitu transisi energi, ekonomi hijau, dan tenaga kerja yang kompeten di bidang green jobs,” tegas Yusliando.
Di tengah optimisme ini, Yusliando mengakui tantangan yang muncul, yakni minimnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan aspirasi sektor swasta.
Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, Bappeda berencana membentuk Forum Konsultasi Daerah. Forum ini akan berfungsi sebagai wadah bagi pemerintah, pelaku usaha, serikat pekerja, akademisi, dan masyarakat umum untuk bersama-sama menyusun kebijakan yang lebih terintegrasi.
“Forum ini diharapkan dapat menyatukan pandangan dan aspirasi dari berbagai pihak sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencakup kebutuhan semua pemangku kepentingan,” ujar Yusliando.
Empat kelompok kerja (Pokja) juga akan dibentuk untuk mengawal implementasi ekonomi hijau di berbagai sektor.
Keempat Pokja ini meliputi Pokja Komoditas Unggulan Daerah, Pokja Industri dan Pariwisata, Pokja Jasa, dan Pokja Landasan Transformasi Ekonomi.
Setiap Pokja akan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau berjalan sesuai rencana.
FGD ini juga menegaskan bahwa forum yang dibentuk tidak hanya akan berfokus pada perencanaan, tetapi juga pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rencana ekonomi hijau dapat diwujudkan secara berkesinambungan.
“Dengan adanya Forum Konsultasi Daerah ini, kami melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah, termasuk pelaku usaha, serikat pekerja, LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat,” tambah Yusliando.
Strategi implementasi ekonomi hijau dan green jobs yang disusun melalui FGD ini diharapkan dapat menjadikan Kaltim sebagai pelopor dalam transformasi ekonomi berkelanjutan di Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, namun juga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.(*)