SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus berupaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi.
Salah satu langkah strategis yang kini tengah dirancang adalah pembangunan Pusat Distribusi Provinsi, guna memastikan kelancaran pasokan komoditas, khususnya bahan pangan yang kerap menjadi penyumbang inflasi terbesar.
Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang III, Arief Murdiyatno, usai kegiatan Capacity Building Evaluasi Program Kerja Pengendalian Inflasi yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Samarinda, Kamis, 19 Juni 2025.
Menurut Arief, keterlambatan pasokan dan ketimpangan distribusi selama ini menjadi pemicu lonjakan harga barang di berbagai daerah di Kaltim.
Hal tersebut diperparah dengan ketergantungan Kalimantan Timur terhadap komoditas dari luar provinsi.
“Salah satu upaya kita mengendalikan inflasi adalah bagaimana distribusi barang, terutama komoditas penyumbang inflasi, bisa berjalan lancar. Kalau barang dari luar terlambat, otomatis pasokan terganggu, harga naik, dan masyarakat akan menjerit,” ungkap Arief.
Sebagai bagian dari solusi jangka menengah, Pemprov tengah merancang Pusat Distribusi Provinsi yang akan menjadi titik utama pengelolaan logistik dan pendistribusian kebutuhan pokok.
Pusat ini diharapkan mampu menjangkau berbagai daerah, termasuk kawasan pinggiran dan perbatasan yang selama ini kesulitan akses.
“Kita ingin distribusi tidak hanya lancar, tapi juga merata. Karena kalau pasokan tidak merata, harga bisa melonjak di daerah-daerah tertentu. Dengan pusat distribusi, semua wilayah bisa kita jangkau dengan efisien,” tambahnya.
Arief menyebut, selain pusat distribusi utama, Pemprov Kaltim juga telah mengembangkan enam unit Toko Penyeimbang di berbagai kabupaten/kota, seperti di Berau, Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, Samarinda, dan Paser.
Toko-toko ini akan menjadi titik subdistribusi dan sekaligus berfungsi menjaga stabilitas harga di tingkat lokal.
“Enam toko penyeimbang itu akan jadi ujung tombak kita. Mereka akan menampung barang-barang penting dan menyalurkan ke masyarakat dengan harga yang terjangkau,” ujar Arief.
Ia menambahkan, keberadaan pusat distribusi dan toko penyeimbang akan sangat krusial ketika terjadi peristiwa besar seperti hari raya, musim panen yang gagal, atau bencana alam.
Dalam situasi tersebut, rantai pasok yang stabil akan menjaga harga tetap terkendali.
“Kalau terjadi event besar, pusat distribusi ini jadi sangat penting. Karena bisa menjamin pasokan tetap ada, distribusi lancar, dan harga tetap stabil,” jelasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi terpadu Pemprov Kaltim dalam menjaga inflasi dalam batas aman, yakni 2,5 persen ±1, sebagaimana target nasional. Arief berharap sinergi antarlembaga, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), bisa mendukung program ini secara optimal.
“Inflasi ini bukan tugas satu pihak. Kita semua harus bersinergi agar pangan tersedia, distribusi lancar, dan masyarakat terlindungi,” pungkasnya. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi