SAMARINDA : Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Arih Frananta Filipus (AFF) Sembiring mengatakan Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki posisi strategis yang tak hanya sebagai lumbung energi nasional, tapi juga masa depan Indonesia dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Namun ketergantungan Kaltim terhadap sektor ekstraktif seperti batu bara dan minyak bumi menjadi tantangan serius dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.
Hal itu ia katakan saat membacakan sambutan tertulis Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik pada Seminar Nasional Transformasi Ekonomi Kaltim “Mendorong Sektor Inklusif dan Berkelanjutan Sebagai Alternatif Ekonomi Ekstraktif” di Aula Maratua Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu (4/12/2024).
Menurutnya, transformasi ekonomi Kaltim menjadi langkah startegis dalam memastikan keberlanjutan di tengah dinamika global.
Ia mendorong agar Benua Etam tak lagi bergantung pada sektor pertambangan dengan mulai memprioritaskan sektor hijau seperti energi terbarukan.
Ia menerangkan, berbagai inisiatif penting telah dilakukan seperti Mahakan Investmen Forum yang mempertemukan para investor guna memperkuat ekonomi berbasis lingkungan melalui proyek green investment.
“Serta pengembangan sektor industri hilir berbasis energi terbarukan, pemberdayaan UMKM, pariwisata, ekraf. Semua harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip iknlusifitas sehingga dirasakan seluruh masyarakat,” pesannya.
Dirinya pun mengapresiasi kegiatan yang merupakan hasil sinergi antara Kanwil BI Kaltim, Bappeda Kaltim dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Samarinda.
“Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama mendorong transformasi ekonomi lebih inklusif, berkelenajutan dan alternatif dari ekonomi ekstraktif,” yakinnya.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltim Budi Widihartanto menjelaskan Provinsi Kaltim memiliki peran besar dan strategis terhadap ekonomi nasional yakni terbesar ketujuh.
Sementara untuk regional, Kaltim menyumbang kontribusi tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional dengan share sebesar 48,38 persen.
“Meskipun kontribusi besar, basis perekonomian Kaltim sebelum adanya IKN masih bergantung sektor ekstraktif. Level pertumbuhan ekonomi Kaltim hanya 2,1 persen,” sebutnya.
Budi berharap, reformasi struktur ekonomi dapat mendorong daya tahan ekonomi Kaltim. Dirinya juga mengapresiasi pemerintah daerah yang menciptakan Forum Konsultasi Percepatan Transformasi Ekonomi di Kaltim.(*)
