JAKARTA : Gubernur Kalimantan Timur (Katim) Isran Noor menjadi orang yang kekeh memperjuangkan tenaga honor (non-ASN) meski pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honor di tahun 2023 ini.
Hal itu kemudian menjadi isu menarik, tak hanya media lokal di Kaltim, namun juga media nasional. Terlebih kapasitas dirinya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Bukan persoalan Kalimantan Timur sanggup (mendanai) atau daerah lain tidak sanggup. Tapi ini soal keberadaan tenaga-tenaga non-ASN itu memang sangat diperlukan oleh daerah. Saya kira di daerah lain juga sama,” tegas Isran di Kantor Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta, Senin (16/1/2023).
Hal itu dituturkan Isran saat menerima wawancara wartawan Viva.co.id Arief Hidayat dalam program “The Interview”. Sebelumnya, Arief bertanya apakah Kaltim sanggup membayar gaji tenaga honor pemerintah dan bagaimana dengan daerah lain di Indonesia.
Baginya, persoalan itu bukan tentang sanggup atau tidak sanggup, melainkan lebih kepada soal kebutuhan. Ia justru mempertanyakan mengapa kebijakan yang dimunculkan pemerintah adalah penghapusan.
“Kenapa harus penghapusan, sepanjang negara belum bisa menyiapkan lapangan kerja di luar itu,” tanyanya.
Isran menjelaskan, tenaga honor yang tersebar di seluruh Indonesia sangat berjasa dengan berbagai profesinya, mulai dari guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan lain-lain. Bahkan, tidak sedikit dari mereka bertugas di pedalaman.
“Bisa kita bayangkan, kalau itu dihapus, gak jalan itu pelayanan,” keluhnya.
Mantan Bupati Kutai Timur itu mencontohkan kejadian di SDN Desa Karang Soka, Jawa Tengah. Jumlah guru di sana ketika ia datang hanya 10 orang dan hanya 3 orang yang berstatus ASN. Selebihnya non-ASN dengan gaji Rp300 ribu per bulan dan mereka bisa bekerja dengan baik.
“Saya tidak ambil contoh di Kaltim, sebab bisa subyektif. Saya rasa pemerintah pusat harus mendengar apa yang dikeluhkan para kepala daerah,”saran Isran.
Tak hanya kekeh mempertahankan tenaga honor, ia mengaku solusi dari permasalahan anggaran tidak sulit. Hanya bagaimana pemerintah pusat mengubah porsi APBN yang selama ini 70% dikelola pusat, bisa saja sedikitnya 50% anggaran negara diberikan kepada daerah dengan pengawasan ketat.
Isran meyakini, dengan kapasitas fiskal yang lebih baik, maka semua daerah akan memiliki kemampuan untuk membangun ekonomi daerahnya menjadi lebih baik.
