JAKARTA: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan dukungannya terhadap pemeriksaan laporan keuangan semester II tahun 2025 yang akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal itu ditandai dengan berlangsungnya Entry Meeting di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sarana evaluasi bersama untuk terus memperbaiki kinerja.
“Transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekadar jargon, melainkan pondasi utama dalam menjalankan amanah negara,” tegas Dudy.
Pemeriksaan BPK kali ini mencakup PNBP pada Ditjen Perhubungan Laut, pembangunan fasilitas sisi darat Bandara VVIP IKN, Proving Ground BPLJSKB Bekasi, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk program ketahanan pangan nasional.
Menhub Dudy memaparkan, realisasi PNBP Ditjen Perhubungan Laut terus menunjukkan tren positif. Pada 2023, realisasi mencapai Rp4,9 triliun dari target Rp4,4 triliun.
Tahun 2024 realisasi tercatat Rp6,1 triliun dari target Rp4,8 triliun. Sedangkan pada 2025, dari target Rp5,3 triliun, hingga 20 Agustus telah tercapai Rp4,1 triliun.
Selain itu, Kemenhub mencatat sejumlah capaian strategis, di antaranya penyelesaian fasilitas sisi darat Bandara VVIP IKN dan Proving Ground BPLJSKB Bekasi berstandar internasional untuk mendukung industri otomotif. Kemenhub juga mengalokasikan subsidi angkutan logistik Rp1,93 triliun pada DIPA 2025 guna mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan itu, Menhub menginstruksikan seluruh pejabat dan jajaran Kemenhub untuk bersikap kooperatif, melengkapi dokumen yang dibutuhkan, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi pemeriksaan.
Kemenhub sendiri telah 11 tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak 2013.
Hingga semester II 2024, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di Kemenhub mencapai 86,87 persen, di atas rata-rata nasional.
Hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, jajaran pimpinan Kemenhub, serta Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana beserta tim pemeriksa.