JAKARTA: Kementerian Koperasi dan UKM bersama Komisi VI DPR RI menyepakati pentingnya pembangunan basis data desa yang akurat sebagai fondasi utama program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Kesepakatan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Kemenkop di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, yang juga Koordinator Satgas Percepatan Pembentukan KDMP, mendampingi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, bersama seluruh jajaran eselon I Kementerian Koperasi.
Ferry menyampaikan keprihatinannya bahwa tanpa data presisi, program koperasi desa sulit menjadi solusi nyata pengentasan kemiskinan di desa.
“Tanpa menyentuh akar masalahnya, koperasi bisa saja untung, tapi tidak akan signifikan menurunkan kemiskinan,” ujar Ferry, Jumat, 11 Juli 2025.
Ferry menekankan, desa-desa saat ini belum memiliki sistem data yang mampu memetakan kebutuhan masyarakat secara spesifik. Akibatnya, intervensi program, termasuk koperasi, kerap tidak tepat sasaran.
Ia mencontohkan keberhasilan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam menurunkan kemiskinan ekstrem secara masif dalam waktu lima tahun melalui strategi berbasis data desa yang sangat detail dan terukur.
“Mereka tahu siapa yang miskin dan apa kebutuhannya secara presisi. Ini praktik yang patut kita pelajari dan adopsi,” tegasnya.
Ferry juga menyoroti belum optimalnya hasil berbagai program bantuan sosial dan dana desa selama ini akibat kelemahan dalam akurasi data.
Untuk itu, ia mengusulkan simposium nasional guna membahas penyusunan roadmap Koperasi Desa Merah Putih berbasis data presisi, sekaligus membangun kesepahaman lintas sektor.
“Mohon ini jadi catatan penting. Kita butuh forum bersama menyusun peta jalan berbasis data desa yang valid,” ujar Ferry.
Rapat juga menyepakati sejumlah rekomendasi penting, antara lain:
* Komisi VI DPR RI meminta Kemenkop menyusun Peta Jalan “Tripola” Kebijakan KDMP, yang berbasis data presisi desa/kelurahan.
* Komisi VI mendukung Kemenkop menggelar Simposium Nasional untuk membahas roadmap dan penguatan koperasi desa.
* Komisi VI mendorong peningkatan status Kementerian Koperasi ke dalam Kementerian Negara Kelompok II, dan akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Presiden RI melalui pimpinan DPR.
Rapat juga menekankan pentingnya pengawasan aktif DPR dalam pelaksanaan program koperasi desa di lapangan.
DPR ingin memastikan bahwa KDMP bukan sekadar program administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Sinergi antara parlemen dan pemerintah menjadi kunci agar koperasi desa benar-benar jadi instrumen pengentasan kemiskinan, bukan hanya program ekonomi biasa,” pungkas Ferry.