JAKARTA: Biomassa bukan hanya sumber energi, tetapi juga peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat di desa dan kelurahan.
Untuk mendorong pemanfaatan produk-produk berbahan baku biomassa yang bernilai ekonomis, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) bersama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pengembangan ekosistem biomassa berbasis masyarakat melalui koperasi.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop, Herbert H.O. Siagian, dan Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, di kantor Kemenkop pada Jumat, 21 November 2025.
Deputi Herbert menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk dukungan Kemenkop terhadap program transisi energi bersih serta pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Ia menyoroti bahwa selama ini banyak komoditas potensial biomassa yang belum dimanfaatkan, bahkan sering dibuang begitu saja.
Melalui sinergi Kemenkop dan PLN EPI, limbah atau bahan baku biomassa dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis dan memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat.
Kopdes/Kel Merah Putih, lanjut Herbert, memiliki peran strategis untuk mendorong anggota mengumpulkan bahan baku biomassa hingga mencapai volume agregat tertentu. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi penggerak terciptanya lapangan kerja baru yang berkelanjutan.
Herbert menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran koperasi dalam rantai pasok energi terbarukan, khususnya biomassa, yang nantinya akan dipasok langsung ke PLN EPI.
Menurutnya, koperasi memiliki potensi besar menjadi agregator produk biomassa yang dihasilkan masyarakat desa dan kelurahan.
“Kerja sama ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem energi terbarukan di Indonesia. Ini sejalan dengan target pemerintah dalam transisi energi bersih sebagaimana tercantum dalam dokumen nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan bahan baku biomassa bagi PLN EPI sangat besar dan keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia dapat membantu menjaga stabilitas pasokan tersebut.
“Apabila kerja sama ini berjalan, ini menjadi garansi awal kestabilan pasokan energi biomassa,” jelasnya.
Herbert juga menyinggung bahwa sekitar 5.000–6.000 desa masih belum memiliki jaringan listrik. Kolaborasi dengan PLN EPI membuka peluang untuk memperluas layanan listrik dengan memanfaatkan biomassa lokal sebagai sumber energi terbarukan.
Kemenkop menargetkan sebelum akhir tahun dapat dilakukan pilot project kerja sama antara PLN EPI dan koperasi di daerah sebagai pemasok biomassa.
Skema Business to Business (B2B) ini diharapkan menjadi terobosan agar koperasi tidak hanya menjalankan usaha konvensional, tetapi beralih ke bisnis berkelanjutan yang mendukung ketahanan energi nasional.
“Ini menjadi momentum untuk berbagi pengalaman dan ide inovatif tentang pengembangan biomassa di desa, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan,” kata Herbert.
Sementara itu, Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, menegaskan kesiapan PLN EPI dalam mengembangkan rantai pasok biomassa.
Ia menyebut biomassa sangat dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga kerja sama dengan koperasi merupakan langkah konkret untuk menjamin keberlanjutan pasokan.
Sinergi ini, lanjutnya, akan memperkuat pemanfaatan potensi lahan serta sistem pengelolaan limbah (waste management) dalam rangka percepatan transisi energi dan pencapaian NZE.
PLN EPI juga telah menyiapkan konsep waste management yang dapat mendukung pengembangan energi bersih dengan melibatkan koperasi.
“Kami berterima kasih atas dukungan Kemenkop. Komitmen ini akan menjadi dasar kuat bagi terbentuknya suplai biomassa yang terstruktur, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Hokkop.
Dengan adanya suplai bahan baku yang terjamin, ketergantungan pembangkit listrik pada energi fosil dapat ditekan, dan digantikan dengan energi yang lebih ramah lingkungan, termasuk biomassa.
Selama ini PLN EPI telah membangun skema kerja sama pasokan biomassa dengan berbagai pihak.
Namun, stabilitas pasokan dinilai masih perlu diperkuat, salah satunya melalui peran koperasi.
Ke depan, Hokkop berharap koperasi dapat melakukan registrasi dan berkembang menjadi pengepul, pemasok, atau pusat investasi biomassa.
“Kalau koperasi dapat dioptimalkan, maka kestabilan pasokan akan tercapai,” tegasnya.
