JAKARTA: Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ekonomi dan Perbankan menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa dan rumah ibadah.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dirangkaikan dengan refleksi akhir tahun 2025 dan doa bersama, Selasa, 30 Desember 2025.
Kerja sama ini menitikberatkan pada pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih serta Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) sebagai pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan dan ekonomi umat.
Ruang lingkup kerja sama meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi, perluasan literasi perkoperasian, serta fasilitasi pendampingan dan pembiayaan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan penandatanganan kerja sama ini menjadi landasan penting untuk memulai agenda besar pemberdayaan ekonomi masyarakat pada 2026.
“Insyaallah ini menjadi tonggak penting untuk memulai kerja besar di tahun 2026,” ujarnya.
Ferry menegaskan amanah Presiden sejak awal adalah mendorong koperasi agar mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan BUMN dan sektor swasta.
Oleh karena itu, transformasi kelembagaan, digitalisasi, serta penguatan tata kelola koperasi menjadi fokus utama Kemenkop, khususnya melalui program Kopdes/Kel Merah Putih.
Menurutnya, keberadaan koperasi desa juga menjadi instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal dan rentenir.
“Presiden ingin masyarakat desa tidak terjebak pinjaman online. Karena itu koperasi desa harus memiliki lembaga keuangan mikro yang sehat,” jelas Ferry.
Selain itu, Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan mampu menahan dominasi ritel modern swasta yang selama ini cenderung menarik keuntungan ke kota-kota besar.
Dengan koperasi desa, perputaran ekonomi diharapkan tetap berada di tingkat lokal dan mendorong penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Kemenkop juga terus mendorong pengembangan koperasi yang telah eksis, termasuk Kopontren yang dinilai mampu bersaing dengan ritel modern.
Ferry mencontohkan keberhasilan Kopontren Sidogiri di Jawa Timur dan Kopontren Al-Ittifaq di Jawa Barat sebagai model koperasi pesantren yang unggul dan berdaya saing.
Ia berharap sinergi antara Kopdes/Kel Merah Putih dan Kopontren yang kini tengah dipercepat pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi umat berbasis koperasi.
Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas menilai kerja sama ini sebagai tonggak penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya refleksi akhir tahun sebagai momentum memperteguh komitmen menuju kemandirian ekonomi bangsa.
“Atas nama Presiden Prabowo Subianto, kami mengapresiasi sinergi yang telah dibangun Kemenkop bersama berbagai pihak, termasuk tokoh agama, dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ustadz Adi Hidayat menekankan bahwa koperasi merupakan wujud nyata semangat ta’awun atau kerja kolektif sebagaimana diajarkan dalam Alqur’an.
Ia mengapresiasi kolaborasi UKP dan Kemenkop yang dinilainya konsisten mendukung visi ekonomi kerakyatan selama lebih dari satu tahun terakhir.
“Koperasi, khususnya Kopontren yang berkembang pesat, dapat menjadi inspirasi nasional. Ke depan, saya berharap ada pilot project ekonomi kerakyatan berbasis masjid yang bisa dimulai dari Jakarta,” kata Ustadz Adi Hidayat.
Kemenkop menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama ini akan ditentukan oleh tindak lanjut konkret melalui perjanjian teknis, pelaksanaan program di lapangan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala.
Pemerintah berharap sinergi ini dapat memberikan dampak nyata bagi penguatan ketahanan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
