JAKARTA : Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menggelar Paralegal Justice Award tahun 2023 di Ballroom Discovery Hotel Ancol Jakarta, Kamis (1/6/2023).
Sebanyak 294 orang kepala desa/lurah yang berasal dari 30 Provinsi dan 123 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia menjadi peserta.
Penghargaan Non litigation Peacemaker diberikan kepada kepala desa/lurah yang telah lulus Paralegal Academy dan berperan aktif dalam menyelesaikan setiap perkara di masyarakat non litigasi dan inklusif.
Serta Anubawa Sasana Desa Jagadhita yang diberikan karena perannya mendorong pertumbuhan ivestasi, pariwisata dan lapangan kerja baik dalam hal kebijakan dan implementasinya.
Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan bahwa para kepala desa/lurah yang rata-rata sebagai ketua adat bahkan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang aktif dan berhasil dalam setiap penyelesaian sengketa antar warga .
“Kepala desa/lurah dipandang sebagai hakim perdamaian di desa, sehingga perlu diberikan suatu apresiasi,” ungkap Yasonna Laoly dalam sambutannya.
Dijelaskan, kepala desa/lurah memiliki peran sebagai pemimpin di masyarakat yang memiliki pengalaman dalam mendamaikan dan menyelesaikan masalah-masalah hukum warganya.
Mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata dan lapangan kerja merupakan faktor yang mendorong penyelenggaraan Paralegal Justice Award.
Sementara itu, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Dulyono), Kepala Bidang Hukum, Mia Kusuma Fitriana dan Penyuluh Hukum Madya Eka Juraidah.
Hadir di malam penganugerahan tersebut Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim, Sofyan mengatakan bahwa Paralegal justice bukan semata-mata menang atau kalah melainkan sebagai wadah dalam membangun spirit dan motivasi para kades dan lurah khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan Utara.
“Meningkatkan peran pengayom masyarakat dan mengimplementasikan kebijakan negara berupa restorative justice,” tuturnya.
Sebagai informasi BPHN Kemenkumham bersama Kementerian Desa dan PDTT dan Kementerian Dalam Negeri, telah membuka pendaftaran Paralegal Justice Award dimulai tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 dan telah terjaring 294 orang kepala desa/lurah se Indonesia.
Kalimantan Timur sendiri diikuti 5 orang terdiri dari 2 orang Lurah dari Kota Samarinda dan 3 orang Kepala Desa dari Kabupaten Kutai Kertanegara.
Namun yang masuk nominasi hanya 4 orang yakni Lurah Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Feni Andriyani, Lurah Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Hera Hermawan.
Untuk Kabupaten Kutai Kertanegara, adalah Kepala Desa Tabang, Kecamatan Muara Ritan Ardy Maroni dan Kepala Desa Kersik, Kecamatan Marangkayu Jumadi. (*)