SAMARINDA: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur (Kaltim) Sufian Agus menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kaltim masih di bawah rata-rata nasional.
Menurutnya, Kaltim belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang seharusnya mencapai 77,5 persen.
Ia mengungkap partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) cenderung rendah.
Namun, berbanding terbalik dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres/wapres) serta Pemilihan Legislatif (Pileg) yang cenderung meningkat.
Pilkada tahun 2020 hanya 61 persen, Pileg/Pilpres tahun 2019 hanya 75 persen, Pilgub Kaltim tahun 2018 hanya 58 persen, Pilkada tahun 2015 sebesar 57 persen, Pilpres 2014 hanya 63 persen, Pileg 2014 sebesar 69 persen, dan Pilgub Kaltim tahun 2013 hanya 56 persen.
Berdasarkan persentase tersebut, partisipasi masyarakat Kaltim terhadap pemilihan pemimpinnya rata-rata sebesar 60,6 persen. Tentu hal ini masih jauh dari ketetapan Kemendagri.
“Kita masih kurang dari Kemendagri. Partisipasi kita cukup rendah untuk pemilu. Untuk Pilkada kita rendah. Tapi untuk Pilpres, Pileg masih tinggi,” ungkapnya di Ruang WIEK Media Center Diskominfo Kaltim usai Jumpa Pers yang diselenggarakan Diskominfo Kaltim, Selasa (19/12/2023).
Selanjutnya ia menjelaskan, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Pilkada dan Pemilu diakibatkan beberapa faktor. Tahun 2019 lalu, masyarakat kesulitan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) terkendala Covid-19.
Para pemilih yang berada di luar daerah juga banyak yang tidak memilih karena harus memiliki hasil swab yang negatif untuk bepergian.
Masyarakat enggan mengeluarkan biaya lebih hanya untuk ke TPS di kampung halaman.
Dalam Pilkada tahun 2020 lalu, adanya suatu daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Sufian Agus merasa partisipan kurang bergairah untuk memilih karena tidak ada pilihan calon lain.
Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan TPS yang jauh juga menyulitkan pemilih untuk berpartisipasi.
Oleh karena itu, pihaknya telah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menambah jumlah TPS di beberapa daerah, terutama daerah pedalaman dan pelosok daerah Benua Etam.
“Saya sampaikan ke KPU untuk tambah TPS, jadi masyarakat tidak berat lagi ke TPS di Pemilu 2024 mendatang. Semoga meningkat partisipasi kita,” pungkasnya.
Selain itu, ia menjabarkan terkait beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama penyelegara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk mensukseskan pesta demokrasi tahun 2024. (*)