SAMARINDA: Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan keprihatinannya atas ketimpangan distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini belum mencerminkan kontribusi nyata daerah terhadap penerimaan negara.
Ia menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah pusat untuk menghadirkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti Kaltim.
Menurut Hasanuddin, Kaltim selama ini telah memberikan sumbangsih besar terhadap kas negara, terutama dari sektor pertambangan batu bara, kehutanan, dan perkebunan.
Namun, kontribusi yang signifikan itu dinilai belum sebanding dengan alokasi fiskal yang diterima, khususnya dalam bentuk DBH yang dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Selama ini Kaltim menjadi penyumbang utama PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) nasional, tapi alokasi DBH-nya belum adil. Ketimpangan ini harus segera dibenahi,” tegas Hasanuddin.
Ia menambahkan, perjuangan untuk keadilan fiskal bukan semata demi kepentingan Kalimantan Timur, melainkan bagian dari agenda besar untuk menciptakan sistem keuangan negara yang berpihak dan merata bagi seluruh daerah penghasil SDA di Indonesia.
“Ini bukan hanya soal Kaltim. Ini soal bagaimana membangun sistem fiskal nasional yang adil. Jangan sampai daerah yang kaya SDA justru tertinggal dari segi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” katanya.
Hasanuddin mendorong pemerintah pusat agar membuka ruang dialog lebih terbuka dan sistematis dengan daerah.
Menurutnya, diplomasi fiskal tidak boleh bersifat insidental atau sekadar reaktif. Harus ada forum resmi lintas sektor yang mempertemukan pemerintah pusat, DPR RI, asosiasi daerah penghasil SDA, akademisi, serta kelompok masyarakat sipil.
Ia bahkan mengusulkan pembentukan aliansi strategis lintas provinsi penghasil SDA guna memperkuat posisi tawar terhadap pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah kolektif ini akan lebih efektif mendorong revisi kebijakan fiskal nasional yang selama ini masih terpusat.
“Sudah saatnya semua pihak duduk bersama dan menyuarakan kepentingan daerah. Jangan sampai daerah penghasil SDA justru terus tertinggal dari sisi pembangunan,” ujarnya.
Ketua DPRD dari Partai Golkar ini juga menyerukan peran aktif semua unsur masyarakat Kaltim, mulai dari pemerintah daerah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat, untuk bersatu menyuarakan keadilan fiskal.
“Beban memperjuangkan keadilan fiskal tidak bisa hanya di pundak DPRD atau gubernur. Ini harus jadi gerakan bersama. Kesadaran kolektif ini yang harus kita bangun,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Hasanuddin menegaskan kesiapan DPRD Kaltim untuk terus menyuarakan aspirasi daerah di forum nasional dan memperjuangkan revisi regulasi fiskal yang lebih adil.
Ia menyebut DPRD akan menyusun rekomendasi strategis berbasis konstitusi sebagai bagian dari langkah mendorong perubahan kebijakan.