SAMARINDA: Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mendorong pemerintah provinsi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyiapkan helikopter sebagai sarana distribusi bantuan, khususnya bagi wilayah perbatasan dan terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Usulan ini disampaikan menyusul penetapan status siaga kekeringan oleh Pemerintah Kabupaten Mahulu untuk dua kecamatan paling terpencil, Long Apari dan Long Pahangai, akibat surutnya debit Sungai Mahakam selama kemarau panjang. Kondisi tersebut menghambat distribusi logistik dan membuat pasokan pangan warga terganggu.
“Seperti sekarang, masyarakat Mahulu kekurangan bahan makanan karena tidak bisa lewat darat, sungai juga dangkal. Salah satu pilihan hanya menggunakan helikopter,” ujar Hasanuddin saat diwawancarai di Gedung DPRD Kaltim, Jumat, 8 Agustus 2025.
Maka itu ia mengusulkan agar pemerintah daerah bersama Forkopimda perlu menyiapkan helikopter yang bisa dipakai bersama jika ada keadaan darurat seperti ini.
Menurutnya, pengadaan helikopter bisa dilakukan melalui skema sewa pihak ketiga agar biaya perawatan lebih ringan, serta dapat dimanfaatkan bersama oleh Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kejati, dan DPRD.
Ia juga menilai perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah perbatasan, seperti PT Gunung Bayan, dapat membantu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Dulu, waktu era Pj Gubernur, kita sempat sewa helikopter selama tiga bulan, dan waktu itu respons penanganan bencana banjir bandang cepat sekali. Sekarang kita tidak punya, padahal ini sangat diperlukan,” ujarnya.
Hasanuddin menambahkan, tanpa helikopter, distribusi bantuan saat ini harus dilakukan lewat jalur sungai. Bantuan dari kapal besar harus dilansir ke kapal kecil, yang memakan waktu lebih lama.
“Kasihan saudara-saudara kita, karena distribusi logistik jadi terhambat,” imbuhnya.
Hasanuddin juga menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan menuju wilayah perbatasan, seperti Mahulu dan Kutai Barat, menjadi fokus pembangunan Pemprov Kaltim.
Ia berharap pada 2026, program infrastruktur yang telah direncanakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dapat berjalan optimal.
“Kita masih punya banyak daerah dengan jalan rusak, baik ke utara, barat, maupun timur. Maka selain perbaikan jalan, sarana transportasi seperti helikopter untuk keadaan darurat juga sangat penting,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Kaltim pada Selasa 5 Agustus telah menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk warga Mahulu melalui jalur darat. Bantuan beras CPP yang dikirim merupakan bantuan kedua, setelah Sabtu 2 Agustus lalu, Pemprov Kaltim juga mengirim bantuan beras melalui jalur sungai dari Samarinda menuju Long Bagun.
Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban warga di tengah sulitnya akses distribusi logistik.