BONTANG : Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperbaiki perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan proyek, terutama di sektor pembangunan infrastruktur.
Ia menyoroti sejumlah masalah yang sering terjadi, seperti proyek drainase yang berulang kali membutuhkan perbaikan karena lemahnya pengawasan dan pelaksanaan yang tidak sesuai rencana.
“Banyak proyek yang seharusnya bisa selesai dengan baik, tetapi justru berulang kali diperbaiki. Hal ini terjadi karena pengawasan lemah sejak awal,” tegas Alfin belum lama ini.
Alfin menyebutkan, proyek drainase menjadi salah satu contoh nyata dari lemahnya pengawasan di lapangan.
Ia mengkritik pelaksanaan proyek yang sering kali tidak sesuai anggaran dan rencana, sehingga berujung pada penggunaan dana untuk perbaikan berkala setiap tahun.
“Proyek drainase ini seharusnya bisa tuntas, tetapi karena tidak diawasi dengan baik, proyek yang sama terus diulang setiap tahun. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dimanfaatkan untuk hal lain malah habis untuk perbaikan,” ujar Alfin.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan konsultan perencana dan kontraktor untuk turun langsung ke lapangan, memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran.
“Ini yang saya maksud, konsultan perencana dan kontraktor harus betul-betul turun ke lapangan. Jangan hanya bicara tanpa melihat langsung kondisi di lapangan,” imbuhnya.
Selain infrastruktur, Alfin juga menyoroti program non-fisik seperti bantuan seragam sekolah yang kerap mengalami kendala.
Ia menyebutkan, masalah seperti ukuran seragam yang tidak sesuai kebutuhan siswa seharusnya dapat dihindari jika perencanaan lebih teliti.
“Bantuan seragam sekolah sering kali bermasalah karena perencanaannya kurang matang,” katanya.
“Hal-hal seperti ini sebenarnya bisa diatasi dengan pengawasan dan perencanaan yang lebih baik,” jelasnya.
Alfin berharap, perbaikan dalam perencanaan dan pengawasan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran di Bontang.
Menurutnya, anggaran yang terus habis untuk perbaikan berulang justru akan menghambat pembangunan baru yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Saya minta perencanaan dan pengawasan diperketat, supaya anggaran kita benar-benar terserap dan bermanfaat. Jangan sampai anggaran hanya habis untuk perbaikan tanpa pembangunan baru yang berdampak nyata,” tegasnya.
Tidak hanya pada proyek fisik, Alfin juga menekankan perlunya pengawasan ketat pada semua program yang dijalankan OPD.
Ia mengharapkan pemerintah lebih serius memperbaiki sistem perencanaan dan pengawasan agar setiap program berjalan sesuai tujuan dan menghindari kendala teknis yang berulang.(*)