SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan di Kalimantan Timur secara umum berjalan dengan baik.
Sejumlah persoalan yang sempat muncul pada tahap awal dinilai lebih disebabkan oleh kesalahan persepsi serta keterbatasan teknis, mengingat program tersebut baru pertama kali dijalankan.
“Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Mungkin hanya ada sedikit kesalahan persepsi. Namanya program perdana dan baru, tentu tidak ada yang sempurna,” ujar Rudy Mas’ud usai briefing bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 9 Februari 2026.
Ia menyampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
Evaluasi dan pembenahan program, kata dia, telah dan akan terus dilakukan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Menurut Rudy, dari sekitar 21.903 penerima manfaat Program Gratispol Pendidikan, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum terakomodasi atau mengalami kesalahpahaman terkait persyaratan.
Salah satu syarat utama penerima program ini adalah peserta didik merupakan warga Kalimantan Timur atau telah berdomisili di wilayah tersebut minimal selama tiga tahun.
Selain itu, Program Gratispol Pendidikan hanya diperuntukkan bagi mahasiswa jalur reguler, bukan program ekstensi maupun kelas eksekutif.
“Yang reguler itu mulai dari S1 sampai S3 tetap bisa. Bahkan guru-guru juga kita prioritaskan agar kualitas sumber daya manusia semakin meningkat,” jelasnya.
Rudy menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidik sebagai fondasi utama dalam mencetak generasi unggul di Kalimantan Timur.
“Kalau gurunya hebat, insyaallah akan melahirkan generasi muda yang lebih hebat,” katanya.
Terkait keluhan masyarakat mengenai keterbatasan jumlah admin dan lambannya respons layanan Gratispol Pendidikan, Rudy memastikan hal tersebut menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
Ia mengaku akan segera berkoordinasi dengan Biro Kesra untuk membahas penambahan sumber daya manusia serta perbaikan teknis layanan.
“Prinsip kebijakannya jelas, seluruh masyarakat Kalimantan Timur harus terlayani dengan baik. Kami ini pelayan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, mengenai kemungkinan adanya jalur khusus bagi kasus-kasus tertentu, seperti mahasiswa berusia lanjut yang masih ingin melanjutkan pendidikan, Rudy meminta agar hal tersebut dibahas secara teknis oleh perangkat terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
