BONTANG : Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar rapat kerja (raker) perdana dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Gedung DPRD Bontang, Kalimantan Timur, Senin (21/10/2024).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi C, Alfin Rausan Fikri dan dihadiri enam anggota Komisi C lainnya.
Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi proyek infrastruktur yang sedang berjalan serta merumuskan rencana kerja ke depan guna mengawasi pembangunan kota.
Dalam raker tersebut, Alfin menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara Komisi C dan Dinas PUPR untuk memastikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur dapat terealisasi dengan baik.
“Kami akan mengawal pembangunan bersama Dinas PUPR dan mendukung seluruh aspirasi masyarakat agar tersampaikan dengan maksimal,” ucapnya.
Menjelang akhir tahun, Komisi C memberikan perhatian khusus terhadap penyerapan anggaran yang dinilai belum maksimal.
Saat ini, realisasi anggaran Dinas PUPR baru mencapai 42 persen dari total anggaran sekitar Rp 500 miliar.
Alfin menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran agar proyek-proyek pembangunan dapat selesai sesuai target.
“Kami dorong Dinas PUPR untuk segera merealisasikan anggaran yang belum terserap. Kami juga menanyakan kendala yang dihadapi di lapangan hingga penyerapan anggaran ini belum mencapai target,” jelas Alfin.
Menurutnya, salah satu hambatan terbesar yang dihadapi adalah masalah pembebasan lahan terutama terkait proyek pembangunan di kawasan dan Polder Tanjung Laut.
Meski demikian, dari sisi ketersediaan material, PUPR memastikan tidak ada masalah yang signifikan.
Alfin pun menegaskan bahwa masalah pembebasan lahan ini harus diselesaikan secara cermat agar tidak menghambat proyek-proyek yang sedang berjalan.
“Kurang lebih dua bulan lagi, proyek-proyek pembangunan harus selesai. Saya harap target bisa terpenuhi, dan kendala yang ada bisa didiskusikan lebih lanjut dengan Komisi C,” tambahnya.
Selain pembahasan teknis mengenai proyek pembangunan, rapat ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan kualitas infrastruktur yang dibangun demi kesejahteraan masyarakat.
Alfin berharap raker ini dapat menghasilkan langkah konkret dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi selama proses pembangunan.
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh enam anggota Komisi C, termasuk Ketua Alfin Rausan Fikri, Wakil Ketua Muhammad Sahib, Sekretaris Komisi Joni Alla Padang, serta anggota Sem Nalpa Mario Guling, Sumardi, dan Bonnie Sulardi.(*)