BALIKPAPAN: Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di Balikpapan, Kamis (14/12/2023) lalu.
Kunker yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono juga turut didampingi oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.
Dalam Kunker tersebut, rombongan Komisi II diterima langsung oleh Alexander Susilo selaku Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
Kunker tersebut dimaksudkan untuk membahas program kerja strategis PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, peran dalam penentuan kuota, distribusi dan ketersediaan BBM diwilayah Kaltim menjelang akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024, kemudian peluang kerjasama antara PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan dengan perusda di Kaltim.
Pada kesempatan itu, Nidya Listiyono mempertanyakan terkait kuota dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada wilayah Kaltim.
“Kalau bicara kuota, saya pikir pasti sesuai dengan ajuan, cuma mungkin adalah menjadi tepat guna atau tidak sebenarnya alokasi BBM ini yang kemudian menjadi isu setiap tahunnya. Terkait distribusi, pasti ini ada disparitas harga,” ujar pria yang biasa disapa Tyo ini.
Kemudian Ia juga meminta informasi dan solusi konkret dalam waktu dekat agar persoalan BBM ini dapat diatasi dalam jangka waktu yang cepat.
“Mungkin perlu duduk juga dengan pemerintah kabupaten yang hari ini menerapkan kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa bertentangan dengan MOR VI. Nah, kami akan memfasilitasi kalau memang diperlukan akses untuk mengkolaborasi dan mengakselerasi kebijakan-kebijakan,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Alexander Susilo mengatakan selain adanya isu akan dihapusnya pertalite juga terhadap adanya bahasa kelangkaan yang menyebabkan masyarakat terpancing dan panik.
“Bahasa kelangkaan ini memancing masyarakat. Dari kita kalau dulu lapor ke Pajak Penghasilan (PPh) migas dan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketika pemeriksaan, yang namanya langka itu antre karena gak ada,” paparnya.
“Sementara yang terjadi di kita itu antrenya itu antre ada sebenarnya, bukan tidak ada. Itu bukti secara psikologis membuat masyarakat panik, mungkin psikologisnya karena ada spekulan yang ikut-ikut antre,” tambahnya.
Lebih lanjut, menurutnya, langkah sementara untuk mengatasi antrean Pertalite pada tempat-tempat yang berperan dan mengganggu adalah mengosongkan Pertalite.
“Dan sebetulnya belum ada kebijakan tentang pembatasan. Pembatasan itu cuma untuk mengurangi antrean, bukan karena barangnya terbatas,” tutupnya. (*)