BONTANG : Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal, mengemukakan tuntutannya kepada pemerintah terkait sejumlah rencana kerja yang telah dibahas bersama selama ini.
Tuntutan ini dia sampaikan saat menghadiri rapat dengar pendapat antara pemilik lahan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan; Dinas Lingkungan Hidup; Kelurahan Kanaan; serta Kecamatan Bontang Utara di Kantor Sekretariat DPRD beberapa waktu lalu.
Faisal menegaskan bahwa usulan penyediaan lahan pemukiman di Bontang Barat dan penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Bontang telah dibahas berulang kali.
Selain itu, kepala daerah juga telah melakukan peninjauan lokasi pembebasan lahan yang diinginkan.
Namun, masalahnya terletak pada kelambatan pemerintah dalam merealisasikan pembebasan lahan tersebut.
“Alasan-alasan dikaji. Bakalan dikaji nanti. Kalau nanti terus kapan terwujudnya,” ungkap Faisal.
Politisi dari Partai Nasdem ini juga mengkritik kinerja birokrasi yang lamban, yang seharusnya bisa dipangkas demi kepentingan publik.
Persoalan ini telah berlarut-larut selama bertahun-tahun dan telah dibahas mulai dari Musrembang hingga Reses Dewan.
Faisal menekankan bahwa asalkan semua persyaratan administrasi terpenuhi dengan aman, tidak perlu khawatir terjerat masalah hukum di kemudian hari.
Menurut Faisal, pemerintah harus bertindak cepat untuk memenuhi kebutuhan publik, seperti kebutuhan pemakaman yang semakin mendesak akibat keterbatasan lahan yang ada.
“Jangan diberi harapan palsu. Kalau masih terus dalam tahap kaji, nanti akan habis masa jabatan wali kota. Lalu, akan dikaji lagi karena kajiannya sudah kedaluwarsa. Ini harus diselesaikan dengan cepat.”
Tuntutan Faisal mencerminkan dorongan untuk memberikan solusi konkret bagi masalah pembebasan lahan dan pelayanan publik yang lebih efisien di Bontang.
Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk merealisasikan rencana tersebut demi kesejahteraan masyarakat. (*)