SAMARINDA: Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyatakan keprihatinannya atas keterbatasan anggaran dan minimnya peralatan yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PUPR-PERA Wilayah II dalam menangani pemeliharaan jalan nasional di wilayah Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Hal tersebut disampaikan Subandi seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan UPTD PUPR-PERA Wilayah II, di Gedung E DPRD Kaltim, Senin 19 Mei 2025.
Ia mengungkapkan anggaran yang dimiliki UPTD Wilayah II hanya sekitar Rp28 miliar, dengan Rp10 miliar digunakan untuk belanja bahan bakar minyak (BBM), sedangkan sisanya harus dibagi untuk tiga wilayah.
“Dengan anggaran sebesar itu, sulit untuk mengcover semua kebutuhan pemeliharaan jalan,” ujar Subandi kepada wartawan.
Ia juga menyebutkan keterbatasan alat berat turut menjadi penghambat pekerjaan di lapangan.
Menurut data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPR dan PERA Provinsi Kaltim tahun 2024, UPTD Wilayah II hanya memiliki 3 unit eksavator, 3 unit motor grader, 2 unit vibrator roller, 1 unit loader, 1 unit tronton, dan 6 unit dump truck.
“Mereka kekurangan unit, baik eksavator maupun peralatan penunjang lainnya. Ketika tidak mampu mengcover, mereka harus meminta bantuan ke wilayah lain,” jelasnya.
Subandi juga menyoroti kondisi sejumlah jalan nasional yang menurutnya memerlukan perhatian segera, seperti Jalan H.A.M Rifaddin yang menghubungkan Samarinda dan Kukar, serta Kilometer 28 di Batuah arah Balikpapan.
“Meskipun statusnya jalan nasional, kita tetap berkomunikasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) untuk perbaikan sementara agar bisa dilalui,” katanya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan anggaran menjadi solusi utama agar UPTD Wilayah II mampu menjalankan fungsinya dengan optimal.
“Supaya mereka bisa mengcover pekerjaan lebih banyak. Sementara keluhan di masyarakat banyak sekali, jalan rusak, jalan berlubang, apalagi musim hujan begini,” tegasnya.
Subandi juga mengingatkan soal tertundanya pembangunan jalan pendekat ke Bandara APT Pranoto melalui Bayur atau Batu Besaung. Menurutnya, lahan sudah dibebaskan dan rencana awal jalan itu bisa dilalui pada 2026, namun proyek kini dipending karena penyesuaian prioritas dan kondisi APBD.
“Padahal itu akses terpenting untuk mengurai kemacetan menuju bandara,” ungkapnya.
Dengan segala keterbatasan tersebut, DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan anggaran dan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan kelancaran mobilitas dan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak.
