BONTANG : Dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang masih fokus pada penanganan banjir, namun janji tersebut telah dituangkan dalam RPJMD sejak 2020 lalu, realitanya detail engineering design (DED) dari tiga polder yang dijanjikan belum terealisasi hingga kini.
“Belum ada DED-nya, sementara tahun depan (2024), masa jabatan Basri-Najirah selesai,” ujarnya Abdul Malik kepada awak media, Senin (6/2/2023).
Berpulang pada kondisi yang ada Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang Abdul Malik mempertanyakan keseriusan pemerintah Basri-Najirah dalam menunaikan janji penyediaan polder sebagai upaya penanganan banjir dan pemenuhan kebutuhan air bersih Kota Bontang.
Dikatakan, dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, Pemkot Bontang masih berfokus pada penanganan banjir, namun menurut Abdul Malik pemerintah harus menyelesaikan penyusunan DED tiga polder.
“Tahun ini tidak bisa lagi untuk penganggaran penyusunan DED. Karena kami desak tahun depan harus selesaikan penyusunannya,” jelas.
Ia mengatakan, pembuatan polder atau tempat penampungan air merupakan salah satu solusi untuk pemenuhan air bersih Kota Bontang yang diprediksi menyusut beberapa ke depan.
Pemenuhan air bersih Kota Bontang yang terus didorong oleh Komisi III DPRD Kota Bontang dengan menggunakan air waduk Suka Rahmat atau air bekas galian tambang PT Indominco masih hanya sebatas wacana.
“Baik air bendungan Suka Rahmat ataupun air eks void PT Indominco belum ada kelanjutan. Polder ini menjadi alternatif lain. Tidak hanya untuk penanganan banjir, tapi juga untuk pemenuhan air bersih Kota Bontang,” tandasnya.
