SAMARINDA: Persoalan ketimpangan antara kesiapan tenaga kerja lokal dan ketersediaan lowongan pekerjaan di Samarinda menjadi sorotan Komisi IV DPRD Samarinda.
Pasalnya, terdapat indikasi ribuan lowongan kerja yang tersedia belum terserap maksimal oleh pencari kerja asal daerah tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Samarinda tercatat turun dari 5,75 persen menjadi 5,33 persen.
Namun, kalangan legislatif menilai penurunan itu belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Dari 5,33 persen, kita gatau jumlah pasti nya berapa. Karena gini, setiap tahun itu ada First graduate ya. Tapi berapa sebenarnya lowongan pekerjaan yang ada disiapkan? Walaupun itu pasti berbanding terbalik lah ya, misal lowongan yang ada itu sekitar 2.000-an, tapi pekerja yang ada itu berapa? Jadi berapa yang tidak terserap?,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada media, Senin, 2 Maret 2026.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan adanya fenomena yang ia sebut sebagai “anomali” dalam pelaksanaan job fair daerah.
Di tengah bertambahnya lulusan baru dari tingkat SMA, SMK, hingga perguruan tinggi setiap tahun, sejumlah posisi pekerjaan justru minim peminat atau tidak bertahan lama diisi tenaga kerja lokal.
“Ada anomali di Samarinda. Lowongan pekerjaan disiapkan, tetapi peminatnya sedikit. Bahkan, setelah wawancara dan diterima, mereka mengundurkan diri karena tidak sesuai keinginan. Banyak yang ingin langsung jadi HRD, tidak mau jadi sales,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini berdampak pada meningkatnya tenaga kerja dari luar daerah yang mengisi posisi di Samarinda.
Situasi tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda dalam menyelaraskan kualifikasi dan mentalitas tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri.
Terkait akses informasi dan pengaduan, Disnaker Samarinda telah menyediakan layanan daring melalui situs resmi yang terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran pascapenetapan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Disnaker tetap menjalankan program pelatihan dengan menggandeng Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta sektor swasta.
“Kita harapkan Pemerintah Kota pada perubahan anggaran nanti tetap memprioritaskan pembinaan dan pelatihan kesiapan tenaga kerja. Tujuannya agar mereka benar-benar bisa diterima sebagai pekerja,” tambahnya.
Sri Puji menegaskan, target pemerintah kota tidak boleh sekadar mengejar penurunan angka statistik menjadi 5,33 persen.
Lebih dari itu, yang terpenting adalah memastikan pengurangan pengangguran secara riil melalui optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal di berbagai sektor industri.
