KUTIM: Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ronny Bonar mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam upaya menangani masalah stunting di wilayahnya.
Meskipun mengalami kesulitan di awal karena keterbatasan anggaran, Ronny Bonar menyatakan bahwa kerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kesehatan memberikan dukungan penting.
“Sejauh ini kita sangat mengalami kesulitan untuk menangani stunting karena untuk awal-awal, anggaran untuk fokus stunting itu masih kurang,” ucapnya, Kamis (23/11/2023).
“Tapi Alhamdulillah dalam perjalanan kita berkoordinasi dengan Bappeda dan Dinkes diberikan satu support bahwa anggaran untuk stunting tidak boleh diganggu gugat,” tambahnya.
Selain kendala anggaran, kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di bidang Teknologi Informasi (IT) menjadi salah satu masalah yang dihadapi DPPKB Kutim.
Ia menyampaikan langkah-langkah untuk mengatasi hal ini dengan merencanakan penambahan SDM di bidang IT dan Humas.
“DPPKB ini masih kurang pada bidang IT, makanya kami sudah berdiskusi ke Sekda untuk penambahan SDM di bagian IT dan Humas, karena kita juga punya bidang yang melakukan informasi, komunikasi dan edukasi dan ini juga sebenarnya tugas para media,” paparnya.
Ronny Bonar juga menyoroti pentingnya sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mendukung akses informasi.
Meskipun menyatakan setuju bahwa informasi DPPKB harus menjadi satu pintu dengan Kominfo, Ronny Bonar menegaskan kesiapannya untuk tetap melibatkan internal DPPKB.
“Walaupun kita juga bisa melakukan. Minimal kita mempunyai 2 orang untuk mengurus itu,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ronny Bonar mengumumkan rencana DPPKB Kutim untuk meluncurkan website khusus minggu depan, yang akan menjadi platform pusat untuk mengakses informasi setiap kegiatan DPPKB.
“DPPKB juga sedang berencana akan membuat website khusus DPPKB, insyaallah minggu depan kita aktifkan. Tapi kami masih mengalami kekurangan untuk pengisian konten,” jelasnya.
“Kalo untuk mengelola kita sudah ada orangnya, setiap bidang sudah saya tetapkan Person In Charge (PIC) untuk mengisi itu dan satu PIC pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk memberi info dan yang satu ke Kominfo,” pungkasnya. (*)