BALIKPAPAN: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyebut provinsi pertama dan satu-satunya yang membuat peraturan gubernur tentang tata kelola nilai ekonomi karbon di Indonesia adalah Kaltim.
Menurutnya, kebijakan Kaltim ini menjadi sebuah keterbaruan Pemerintah Indonesia yang dapat diikuti negara-negara lainnya.
Selain itu, kebijakan ini juga untuk menggugah semua pihak bahwa menjaga hutan dan mengurangi emisi bukan semata tugas pemerintah.
“Tetapi juga tanggung jawab ‘private sector’ serta pemangku kepentingan terkait dan masyarakat,” tegasnya.
Hal itu ia katakan saat menerima kunjungan delegasi South-South Knowledge Exchange (SSKE) yang difasilitasi The World Bank di meeting room Hotel Platinum Balikpapan, Senin (27/5/2024).
Ia menjelaskan, ketika karbon memiliki nilai ekonomi maka akan mendorong semua pihak terlibat aktif menjaga karbon bersumber dari gambut, hutan maupun mangrove.
Akmal pun berharap World Bank dapat melihat kebijakan Kaltim ini sebagai langkah positif menyelamatkan bumi oleh negara yang memiliki hutan.
“Jika selama ini banyak negara menghasilkan emisi, maka mereka harus membayar kepada negara yang menghasilkan karbon sebab menjaga hutannya,” pungkasnya.
Lead Environmental Specialist The World Bank Franka Braun menerangkan, South-South Knowledge Exchange menggabungkan tiga negara hutan hujan tropis terbesar, sekaligus platform para pembuat kebijakan, pakar dan masyarakat.
“Bank Dunia juga membawa masyarakat global dan dalam platform ini kita berusaha mengatasi masalah yang dihadapi negara-negara hutan hujan tropis,” terangnya.
Atas nama World Bank, Franka Braun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Banyak kemajuan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kaltim seperti pengelolaan hutan dari deforestrasi, pengurangan emisi karbon. Ini adalah kepentingan bersama menjaga kemajuan dan langkah baik ini,” pujinya.
Ia mengatakan, Kaltim bersama lima pemerintah daerah lainnya menjadi garda terdepan dalam menjaga hutan dan memastikan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan bisa sejahtera.
“Forum ini adalah forum kemitraan untuk
mendapatkan perhatian global dan sektor swasta harus terlibat menjaga ekosistem ini,” harapnya.
Ia menambahkan, platform ini tidak hanya berbagi pengalaman, tapi juga meningkatkan citra mengatasi permasalahan, memobilisasi pembiayaan, teknologi dan mencari solusi bersama.
“World Bank sangat senang bisa mendukung SSKE ini,” pungkasnya.
Sebagai informasi, beberapa negara yang tergabung dalam SSKE ialah Indonesia sebagai tuan rumah, kemudian Brazil dan Republik Demokrasi Congo. Ketiga negara ini melakukan kegiatan sejak 23-29 Mei 2024 di Provinsi Kalimantan Timur.
Delegasi SSKE dipimpin Lead Environmental Specialist The World Bank Franka Braun bersama Government of Mato Grosso Ligia Nara Vendrami, Secretary of the Environment of the State of Amazonas Eduardo Costa Traveira, Minister of Environment and Sustainable Development of the DRC’s Joseph Longunza Malassi, Provincial Minister in charge of the Environment, Democratic Republic of Congo Ignace Bonda Monza, Deputy Director-General of the Brazilian Forest Service Marcus Vinicius Alves, Director of the Forestry Department at the Ministry of the Environment of Brazil Fabíola Marono Zerbini.
Hadir pula mendampingi pejabat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, pejabat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Nani Hendiarti, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), KLHK RI Agus Justianto dan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Laksmi Dhewanthi. Direktur Utama, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono dan Ketua DDPI Kaltim Profesor Daddy Ruchiyat.
Tampak hadir, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.(*)
