SAMARINDA: Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menilai kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda masih jauh dari optimal dan tidak sebanding dengan nilai investasi yang telah ditanamkan pemerintah daerah.
Menurut Iswandi, Pemerintah Kota Samarinda memiliki sejumlah sumber pendapatan yang dapat dimaksimalkan, salah satunya melalui penguatan kinerja BUMD. Namun, realisasi kontribusi yang ada saat ini dinilai belum signifikan.
“Kita punya tiga BUMD, yakni Varia Niaga, PDAM Tirta Kencana, dan BPR Samarinda. Tapi kontribusinya ke PAD masih kecil,” ujarnya, Jumat 6 Februari 2026.
Iswandi mengungkapkan, Varia Niaga pada tahun 2025 hanya menyumbang sekitar Rp500 juta ke kas daerah, meskipun telah menerima suntikan modal sekitar Rp10 miliar. Menurutnya, secara hitungan bisnis, nilai tersebut belum ideal.
“Kalau Rp10 miliar itu kita simpan di deposito dengan bunga tujuh persen saja, hasilnya sudah sekitar Rp700 juta per tahun. Ini secara logika bisnis tentu perlu dievaluasi,” katanya.
Meski demikian, Iswandi menegaskan bahwa BUMD tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. Ia menilai, fungsi sosial dan pelayanan publik juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai kinerja BUMD.
“BUMD bukan hanya untuk cari laba. Ada fungsi sosialnya. Misalnya PDAM untuk pemenuhan air bersih, BPR untuk membantu usaha mikro, dan Varia Niaga untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” jelasnya.
Terkait kondisi masing-masing BUMD, Iswandi menyebut PDAM Tirta Kencana saat ini sudah mulai mencatatkan laba. Sementara BPR Samarinda, yang sebelumnya mengalami persoalan keuangan, kini mulai menunjukkan perbaikan setelah adanya pergantian jajaran direksi.
“BPR Samarinda sekarang sudah zero, penyisihan kerugiannya tertutup. Saya lihat direksi barunya cukup baik, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa menyumbang laba,” ujarnya.
Iswandi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD, terutama Varia Niaga, agar keberadaan BUMD benar-benar memberi manfaat yang jelas, baik bagi masyarakat maupun keuangan daerah.
