KUKAR: Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menjadi sorotan sebagai tumpuan baru swasembada pangan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Husni Fahruddin, mengungkapkan bahwa wilayah ini memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai lumbung pangan daerah.
Namun, potensi tersebut dihadapkan pada tantangan besar berupa banyaknya lahan kritis pascatambang.
Menurut Husni, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud telah membahas rencana ini secara khusus dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Salah satu wilayah yang menjadi fokus pengembangan adalah Tenggarong Seberang, yang dirancang sebagai kawasan pertanian skala luas.
Wilayah ini akan dikembangkan berdampingan dengan Penajam Paser Utara, yang juga digadang-gadang sebagai pusat pangan masa depan.
“Lahan di Kukar cukup luas. Tinggal bagaimana mengembalikan lahan-lahan kritis agar bisa kembali produktif,” ujarnya kepada wartawan di Samarinda, Senin, 26 Mei 2025.
Namun, Husni mengakui bahwa pemanfaatan lubang-lubang bekas tambang untuk pertanian bukanlah hal mudah.
Meski reklamasi menjadi kewajiban, pelaksanaannya di lapangan kerap menghadapi berbagai kendala, termasuk potensi pelanggaran hukum.
“Kami sedang berkomunikasi dengan pelaku industri tambang agar lahan-lahan kritis itu bisa direklamasi, minimal dikembalikan menjadi lahan produktif, meski belum tentu bisa langsung digunakan untuk pertanian,” ucapnya.
Legislator dari Partai Golkar itu juga menyoroti banyaknya persoalan terkait reklamasi, yang bahkan berujung pada proses hukum bagi sejumlah pihak.
Oleh karena itu, DPRD Kaltim kini mendorong percepatan kebijakan melalui rapat kerja bersama Pemprov Kaltim.
Husni menegaskan, jika tidak ada langkah konkret, mimpi swasembada pangan hanya akan menjadi wacana berulang.
Ia bahkan mengingatkan potensi stagnasi seperti yang terjadi lima tahun lalu.
“Kita harus berani mengambil keputusan cepat. Apalagi sekarang banyak anggaran dipangkas untuk program-program seperti Gratispol dan Juspol. Maka, pendapatan daerah harus ditopang melalui sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,” tegasnya.
Dengan sumber daya alam yang luas dan dukungan infrastruktur yang terus berkembang, Kukar dinilai sebagai zona strategis untuk mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah.
Namun, kunci keberhasilan tetap terletak pada sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pelaku industri.
“Kita perlu ekstensifikasi dan intensifikasi yang seimbang,” tandas Husni.
DPRD Kaltim pun berkomitmen untuk terus mengawal program ini dalam pembahasan lanjutan bersama Pemerintah Provinsi.