KUTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Upaya tersebut diwujudkan melalui partisipasi TPID Kutim dalam Zoom Meeting yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dirangkai dengan Rapat Koordinasi kerja sama antardaerah (KAD), Senin, 17 November 2025 yang dipusatkan di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim.
Pertemuan virtual itu menjadi forum penting untuk menyatukan strategi pemerintah daerah dalam mengamankan suplai komoditas dan menjaga stabilitas harga, terutama karena kebutuhan masyarakat diperkirakan meningkat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, yang hadir mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman, menilai rakor tersebut sebagai langkah yang sangat relevan mengingat tekanan inflasi biasanya mulai muncul pada akhir tahun.
Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah untuk menghadapi dinamika permintaan pasar.
“Setiap memasuki masa libur besar nasional, konsumsi masyarakat cenderung naik dan memengaruhi kelancaran distribusi. Karena itu, semua pihak harus bergerak lebih cepat agar kebutuhan pokok tetap tersedia dalam jumlah cukup dan harga tetap stabil,” ucapnya.
Noviari juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada momen tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang pemerintah daerah.
Ia menyebut Kutim perlu memiliki sistem ketahanan pangan yang lebih kuat agar tidak mudah terguncang oleh fluktuasi pasokan.
“Kami ingin memastikan daya beli masyarakat tetap aman. Dengan kolaborasi antara pemda, pelaku usaha, hingga dukungan Forkopimda, Kutim punya peluang besar untuk menjaga kondisi pasar tetap kondusif menjelang Nataru 2026,” tambahnya.
Dirinya turut mengapresiasi konsistensi TPID Kutim dalam melaksanakan berbagai program, seperti pasar murah dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang bertujuan menjaga ketersediaan bahan pangan serta menekan gejolak harga di wilayah setempat.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri II, Bima Arya Sugiarto, yang memimpin jalannya rakor, memaparkan perkembangan inflasi nasional berdasarkan data Oktober 2025.
Bima menyampaikan bahwa inflasi Indonesia berada di angka 2,28 persen dan menempati posisi ke-88 dari 166 negara di dunia, serta peringkat kedelapan di tingkat ASEAN.
Menurut Bima, pengaruh global dan kondisi domestik menjadikan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi. Ia menekankan pentingnya langkah terpadu untuk memperkuat stabilitas harga di seluruh wilayah.
“Situasi ekonomi dunia masih sangat dinamis, dan daerah perlu bergerak adaptif. Upaya pengendalian inflasi harus dilakukan secara menyeluruh agar angka nasional tetap berada pada level aman,” tuturnya. (Adv)
