SAMARINDA: Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono mengaku dalam berbagai pertemuan pihaknya terus menyuarakan terkait keterlibatan warga lokal di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Terkait kebijakan IKN itu kami tanda kutip tidak dilibatkan yang kemudian terus kita suarakan sehingga salah satunya masyarakat Kaltim menjadi deputi, yakni Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin,” kata Nidya di Samarinda, Sabtu (7/10/2023).
Nidya menuturkan, pihaknya terus menyuarakan agar pemerintahan IKN yang dalam hal ini adalah otorita itu diisi oleh orang-orang Kaltim dengan harapan masyarakat Kaltim bisa dilibatkan.
“Kami komunikasi dengan beliau, Bapak Alimuddin. Kita sedang berproses bagaimana Kaltim bisa ikut terlibat secara aktif, terutama dalam hal pemerintahannya,” tuturnya.
Tak hanya sekadar ingin dilibatkan, Nidya mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sudah menyiapkan berbagai hal, salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) dengan sertifikasi.
“Investasi kita juga buka, sebagai daerah penyangga. Kemudian pembangunan smelter, itukan di sekitar IKN pasti berdampak bagi kehidupan bersosial,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD termasuk juga Presiden menginginkan adanya hilirisasi agar tidak ada yangmengambil bahan baku dari Kaltim lalu kemudian memproduksi di luar.
“Artinya, kalau anda mengambil bahan bakunya di Kaltim, produksinya di Kaltim dong supaya efek dominonya juga masyarakat Kaltim terdampak. Masyarakat bisa bekerja, ekonomi tumbuh,” tegasnya.
Politisi Fraksi Golkar itu menambahkan, diakui atau tidak diakui, suka atau tidak suka, pemerintah pusat telah memilih lokasi IKN berada di wilayah Kaltim, sehingga menurutnya orang-orang Kaltim harus dilibatkan di dalam IKN ini.
“Memang ini adalah wilayah otorita sendiri, tetapi jangan lupa bahwa suka tidak suka tanah IKN ini berdiri di tanah Kaltim,” ucapnya.(*)
