BALIKPAPAN : Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni Sekda menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih serta taat hukum.
“Mari kita jadikan Kalimantan Timur sebagai
model provinsi dengan tata kelola pemerintahan
yang transparan dan bebas dari korupsi,” serunya.
Hal itu ia katakan saat membuka Sosialisasi Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 bagi Legislatif, Eksekutif, Pelaku Usaha/BUMD dan Media Massa di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (25/11/2024).
Acara yang digelar Pemprov Kaltim melalui Inspektorat Daerah ini merupakan rangkaian memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 dengan mengangkat tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”.
“Tema Hakordia tahun ini sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi. Untuk menciptakan Indonesia yang maju, kita harus bersatu dalam melawan korupsi dengan integritas tinggi, sistem yang transparan dan kesadaran publik yang kuat,” tegasnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu pun mengapresiasi Inspektorat Daerah Kaltim atas inisiatifnya menyelenggarakan acara yang bertujuan membangun budaya antikorupsi di semua lini.
Ia juga menyoroti langkah-langkah strategis yang telah diambil pemerintah daerah dalam memberantas korupsi, termasuk peningkatan transparansi, penguatan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat sebagai agen perubahan.
Dalam kesempatan itu, Sekda mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari legislatif, eksekutif, dunia usaha, hingga media massa untuk teguh pada integritas dengan menjadikannya landasan setiap keputusan.
Juga menguatkan kolaborasi antarsektor untuk menciptakan sistem yang akuntabel dan membangun kesadaran publik melalui peran media sebagai penyebar edukasi antikorupsi.
Acara turut dirangkai diskusi interaktif dengan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi Kaltim dan BPKP Kaltim.
Tampak hadir, anggota dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltim, pimpinan Perusda/BUMD serta unsur media massa.(*)