JAKARTA: Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pelayaran perintis dan infrastruktur transportasi di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP) masih membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, mengingat potensi ekonominya belum sepenuhnya layak secara komersial.
Dalam sesi bincang santai bersama jurnalis di Jakarta, Menhub Dudy mengungkapkan bahwa banyak pelabuhan dan bandara perintis mengalami penurunan daya dukung dan perlu segera direvitalisasi.
“Kami ingin infrastruktur tersebut tetap bisa digunakan, sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan yang menyeluruh,” ujar Dudy.
Untuk menjamin keselamatan dan keberlanjutan layanan transportasi, Kementerian Perhubungan telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13,25 triliun dalam RAPBN 2026.
Dengan penambahan tersebut, total pagu Kemenhub 2026 menjadi Rp37,66 triliun, atau 77,02 persen dari total kebutuhan ideal sebesar Rp48,88 triliun.
Dudy menekankan bahwa meskipun harus efisien, sektor transportasi nasional tetap membutuhkan modernisasi, khususnya dalam aspek navigasi dan keselamatan.
“Kami berharap kita tidak ketinggalan zaman. Modernisasi untuk keselamatan dan keamanan selalu menjadi prioritas kami,” tegasnya.
Menhub juga menyinggung pentingnya pengawasan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) yang menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas nasional.
Selain itu, ia turut menanggapi insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Perairan Selat Bali, 2 Juli lalu.
Ia menyebut bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) telah memperpanjang operasi pencarian selama tiga hari ke depan.
“Kami upayakan yang terbaik untuk menemukan korban. Mohon doa dari masyarakat,” ujar Dudy.
Menjawab pertanyaan soal modifikasi kapal, Dudy menjelaskan bahwa proses tersebut lazim dalam dunia pelayaran, namun tetap harus melalui penilaian lembaga independen seperti Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
“Setiap modifikasi harus memenuhi syarat dan ketentuan. BKI menentukan kelayakannya sesuai standar internasional,” tegasnya.
Lebih jauh, Menhub menyampaikan bahwa Kemenhub telah menyiapkan sejumlah program strategis untuk memperluas konektivitas nasional, khususnya untuk wilayah 3TP agar masyarakat tetap mendapatkan akses transportasi yang adil dan profesional.
“Keselamatan dan layanan keperintisan tetap menjadi prioritas Kemenhub,” ujar Dudy menegaskan.