JAKARTA: Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan komitmennya untuk terus mengutamakan aspek keselamatan di semua moda transportasi pada tahun anggaran 2026.
Hal itu disampaikan Menhub usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI terkait Penetapan Hasil Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2026 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senin, 15 September 2025.
“Anggaran yang diterima Kemenhub pada tahun 2026 akan dimanfaatkan semaksimal mungkin, salah satunya untuk meningkatkan aspek keselamatan di semua moda transportasi,” tegas Dudy.
Selain keselamatan, menurutnya, anggaran juga akan digunakan untuk meningkatkan layanan keperintisan di seluruh wilayah Indonesia.
Menhub menyampaikan, pagu kebutuhan Kemenhub pada tahun 2026 sebesar Rp48,88 triliun. Namun, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas pada 24 Juli 2025, pagu anggaran yang ditetapkan hanya Rp28,48 triliun.
Dari jumlah tersebut, alokasi belanja terbesar adalah Belanja Non-Operasional sebesar 72,29 persen atau Rp20,59 triliun. Sementara alokasi program terbesar adalah Infrastruktur Konektivitas, mencapai 59,24 persen atau Rp16,87 triliun.
“Sumber pendanaan terbesar adalah Rupiah Murni sebesar 69,16 persen atau Rp19,7 triliun,” jelas Menhub.
Dudy memaparkan bahwa masing-masing unit kerja eselon I Kemenhub telah menyusun rencana kegiatan untuk tahun anggaran 2026.
Ditjen Perhubungan Darat akan fokus pada peningkatan keselamatan lalu lintas, menjaga konektivitas melalui subsidi angkutan jalan perintis, layanan perkotaan Buy The Service, serta pembangunan dan rehabilitasi terminal dan pelabuhan penyeberangan.
Ditjen Perhubungan Laut memprioritaskan keselamatan melalui pemeliharaan navigasi pelayaran, fasilitas telekomunikasi, dan kapal patroli. Layanan keperintisan dijalankan lewat subsidi angkutan barang dan penyeberangan perintis, termasuk pembangunan fasilitas pelabuhan di wilayah 3TP untuk mendukung Asta Cita dan swasembada pangan.
Ditjen Perhubungan Udara akan meningkatkan keselamatan penerbangan melalui ramp check, inspeksi, dan pemenuhan standar keamanan bandara. Layanan perintis penumpang maupun kargo tetap berjalan, termasuk dukungan untuk IKN dan bandara di wilayah terpencil.
Ditjen Perkeretaapian akan memprioritaskan keselamatan perjalanan kereta api, layanan kereta perintis, hingga program Angkutan Motor Gratis.
“Semoga kami dapat mengemban amanah ini dengan baik demi terciptanya sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” ujar Dudy.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan pihaknya menyetujui pagu anggaran Kemenhub bersama mitra kerja Komisi V lainnya.
“Memang kita memahami anggaran di Kementerian Perhubungan ini masih kekurangan. Namun kami berharap pelayanan minimal sudah bisa terpenuhi dengan kondisi sekarang,” kata Lasarus.
Turut hadir dalam rapat kerja ini antara lain Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M. Syafi’i, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta seluruh pimpinan tinggi madya Kemenhub.