Samarinda – Meski tingkat pengangguran meningkat akibat dampak dari pandemi Covid-19, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Hetty mengaku jika lapangan usaha melalui online justru semakin tumbuh.
Hal tersebut setelah diterimanya informasi dari BRI yang menyampaikan telah banyak masyarakat melakukan peminjaman untuk membuka lapangan usaha.
“Ada informasi dari BRI banyaknya pinjaman masyarakat untuk membuka lapangan usaha melalui online. Ada saja karyawan yang di-PHK tadi membuka lapangan usaha dalam bentuk online, yang saya dengar pinjaman masyarakat di BRI meningkat selama pandemi ini,” kata Hetty kepada Narasi.co.
Satu sisi banyak pengurangan tenaga kerja di karyawan, namun satu sisi di sektor informal juga terbantu terangkat. Karena tadinya musim pandemi banyak orang hanya di rumah dan tidak berani keluar akhirnya melakukan penjualan online.
“Jadi ada plus minusnya. Alhamdulilah ini sudah mulai bangkit,” ungkapnya.
Berbicara tentang pengangguran, Hetty mengatakan jika pengangguran banyak terjadi akibat di-PHK oleh perusahaan tempat sebelumnya bekerja. Namun dirinya menegaskan jika pemerintah tidak tinggal diam dan memberikan fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
“Kita itu kan ada yang namanya Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), di sana kita melatih masyarakat pencari kerja lulusan SMA/SMK dan juga ada yang berbasis masyarakat untuk bisa diterima di dunia industri. Tentunya dilatih dulu punya sertifikat dan kompetensi, nah itu diterima oleh perusahaan-perusahaan,” jelasnya.
Sangat besar harapan terutama terkait penambahan dana karena Disnakertrans ini termasuk dalam program gubernur. Ada 3 SKPD, namun di Disnakertrans masih rendah daripada 2 SKPD lainnya yaitu Disdikbud dan Dinkes.
“Artinya dengan beban tupoksi kita itu belum bisa mengakomodir dana yang terbatas itu, jadi belum bisa optimal. Yang tadinya pelatihan bisa 10 paket, ini hanya bisa 3 paket. Jadi sangat kurang. Jadi harapan kita bisa ditambah dana, beliau juga siap membantu,” harapnya.
Karena saat ini dananya yang ada hanya sekitar Rp 48 miliar termasuk untuk UPTD dan kuncinya ada di anggaran yang diperbesar agar bisa optimal karena pelatihan tenaga kerja ini sejatinya juga untuk meningkatkan SDM bagaimana terciptanya lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain sehingga dapat mengurangi pengangguran dan bahkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Dengan membuka usaha perlu tenaga kerja, jadi ada juga yang tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang diterima di perusahaan, jadi ada yang berbasis masyarakat, ada yang berbasis kompetensi,” tandasnya.
