Kutai Kartanegara – Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Sri Wahyuni menyebut pemberdayaan masyarakat di sektor wisata menjadi basis utama dalam pengembangan wisata berkelanjutan.
Menurutnya, selain memberikan pemahaman tentang pariwisata, jika berkembang, secara tidak langsung lapangan kerja hingga kondisi perekonomian masyarakat lokal tentu akan meningkat.
Kendati demikian, mengembangkan kegiatan pariwisata diperlukan sebuah pengelolaan yang baik juga dengan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang ahli, berkomitmen serta berpengalaman dalam bidang pariwisata.
“Sehingga masyarakat perlu juga bekerja sama dengan membuat kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Saat ini jumlah Pokdarwis di Kaltim sudah 175 banyaknya,” kata Sri Wahyuni dalam bincang-bincang pariwisata di Taman Gubang, Kutai Kartanegara.
Diakuinya, untuk di Kaltim sebetulnya ada sekitar 65 desa wisata, namun baru tiga desa yang berhasil menjadi desa wisata mandiri yakni Bontang Kuala, Biduk-biduk, dan Derawan.
“Tentu ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Dispar Kaltim dalam mempersiapkan menuju desa wisata mandiri,” beber Sri sapaan karibnya.
Sri menuturkan, ada beberapa tahapan untuk sampai pada pengakuan sebagai desa mandiri. Pertama dimulai dari desa wisata persiapan. Jadi, desa tersebut mempunyai potensi dan sudah ada Pokdarwisnya namun belum banyak dikunjungi.
Indikator kedua yakni desa wisata berkembang, atau yang berarti desa tersebut sudah banyak dikunjungi namun belum memiliki fasilitas wisata yang memadai.
Selanjutnya, ada desa wisata maju, desa ini sudah dilengkapi fasilitas, memiliki banyak pengunjung, namun secara wilayah ekonomi belum dapat menjadi tumpuan utama masyarakat.
Terakhir yaitu desa wisata mandiri, desa ini berarti sudah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas memadai dan telah menjadi tumpuan masyarakat.
“Jadi masyarakat sudah bertumpu hidup dari wisata, kesadaran masyarakatnya untuk memberikan layanan sudah tinggi karena sudah mendapatkan kunjungan. Jadi memang ada tahapannya,” tuturnya.
“Maka lagi-lagi perlu adanya kerja sama atau keterlibatan masyarakat dengan Pokdarwis. Meski Pokdarwis tidak bisa sendiri juga, sehingga kita perlu dukungan dari pemerintah desanya, akademisi, termasuk juga media pemberitaan,” tandas Sri.