JAKARTA: Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya keterpaduan kebijakan untuk mengatasi ego sektoral antar kementerian dan lembaga yang selama ini membuat implementasi kebijakan berjalan parsial dan sering tumpang tindih.
Hal ini disampaikannya saat meluncurkan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam bentuk Legal Policy Hub dan Policy Talks Tematik I, Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi di Graha Pengayoman, Senin, 15 September 2025.
Supratman menegaskan, FKK hadir sebagai simpul strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mengintegrasikan analisis kebijakan yang selama ini terfragmentasi.
“Saya berharap kerja sama lintas kementerian benar-benar bisa terwujud. Selama ini, yang membuat kita masih stuck untuk maju, salah satunya adalah ego sektoral,” ujarnya.
Menurutnya, Kementerian Hukum sebagai leading sector dalam pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan memiliki tugas penting untuk melakukan harmonisasi regulasi.
FKK diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang berbasis bukti, konsisten, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Proses perumusan kebijakan harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan dampak yang mungkin terjadi. Sinergi ini akan mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, pertumbuhan ekonomi merata, dan stabilitas sosial,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Supratman mencontohkan penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk yang berhasil memangkas 143 aturan mulai tingkat pusat hingga daerah.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah konkret mendukung ketahanan pangan.
Ia juga menyoroti pentingnya sektor pangan yang saat ini menyumbang sekitar 15 persen dari total nilai industri manufaktur nasional serta menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja.
Data BPS 2024 mencatat, nilai PDB sektor makanan dan minuman mencapai Rp853 triliun pada 2023 dan diproyeksikan tumbuh sekitar 4,5 persen pada 2024.
“Industri pangan adalah penopang utama ekonomi nasional. Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief untuk mempercepat modernisasi pangan, memperluas ekspor, memperkuat UMKM, serta memperkokoh ketahanan dan swasembada pangan nasional,” tambahnya.
Acara tersebut diikuti lebih dari 100 peserta dari 50 kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi pangan, akademisi, praktisi, hingga organisasi masyarakat sipil, baik secara luring maupun daring.
Kehadiran mereka mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun ekosistem kebijakan yang lebih integratif dan berorientasi hasil.