SAMARINDA: Memasuki hari ke-96 masa jabatan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, sejumlah anggota DPRD mulai menyampaikan evaluasi terhadap kinerja dan arah kebijakan pemerintahan baru tersebut.
Salah satu catatan positif datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Husni Fahruddin, yang menilai kepemimpinan Rudy–Seno cukup progresif, terutama dalam sektor pendidikan.
Dalam keterangannya di Gedung E DPRD Kaltim, Senin, 26 Mei 2025, Husni menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program unggulan pasangan Rudy–Seno, yakni Gratispol dan Jospol, yang telah mulai diimplementasikan sejak awal pemerintahan.
“Kita salut terhadap program Gratispol dan Jospol-nya,” ujar Husni.
Gratispol menjanjikan pendidikan benar-benar gratis, tidak hanya pembebasan biaya SPP, tetapi juga mencakup seragam, buku, dan perlengkapan belajar lainnya.
Meski implementasinya belum sepenuhnya merata, kebijakan ini dianggap sebagai arah strategis untuk menciptakan keadilan pendidikan di Kaltim.
Husni menyebut bahwa 100 hari pertama Rudy–Seno adalah fase transisi, yang ditandai dengan upaya harmonisasi antara visi-misi pemerintahan baru dengan struktur birokrasi warisan masa lalu.
Ia menilai, belum seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan seiring dengan arah baru pemerintahan.
“Masa transisi itu belum memiliki kekuasaan penuh untuk mengintegrasikan program dengan instansi terkait. Sekarang sedang dicoba dipacu agar OPD bisa berjalan seirama,” jelas Husni.
Menurutnya, intensitas rapat internal Gubernur dengan OPD menjadi bukti adanya upaya percepatan penyesuaian kebijakan.
Menyoroti kinerja Dinas Pendidikan, Husni menekankan pentingnya efisiensi dalam perencanaan proyek pembangunan fisik.
Ia menilai sejumlah proyek seperti pembangunan pagar dan toilet sekolah belum menyentuh substansi pendidikan secara langsung.
“Kita ini ada efisiensi di Dinas Pendidikan, misalnya soal pembangunan pagar, toilet, dan lainnya. Kenapa kemudian pembangunan-pembangunan itu berbeda perencanaannya, pengawasannya. Itu yang kita minta agar dikembalikan ke prioritas pendidikan,” tegas Husni.
Ia memuji arahan Gubernur Rudy Mas’ud yang mulai mengalihkan fokus pembangunan dari proyek non-esensial menuju infrastruktur pembelajaran yang lebih berdampak langsung pada proses belajar-mengajar.
Husni menekankan bahwa makna pendidikan gratis seharusnya tidak berhenti pada pembebasan SPP saja.
Pemerintah daerah perlu mendorong kebijakan yang menyentuh seluruh kebutuhan dasar siswa, agar pemerataan kualitas pendidikan benar-benar terwujud.
“Bagaimana kemudian sekolah benar-benar gratis. Bukan hanya SPP-nya, tapi juga bajunya, bukunya, dan lain sebagainya. Itu semua diarahkan ke sana,” ungkapnya.
Ia berharap birokrasi pemerintahan daerah segera menyatu dalam satu arah, sehingga berbagai program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bisa dijalankan secara efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.