SAMARINDA : Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengatakan saat ini menjadi waktu yang sangat krusial bagi para Pjs dalam memimpin masing-masing daerah karena merupakan momentum dalam penyusunan rancangan anggaran tahun 2025 dan ada juga perubahan anggaran 2024.
Ia menjelaskan, anggaran yang disiapkan melalui APBD adalah stimulan sehingga jika tidak tepat sasaran, maka itu tidak akan memberikan daya ungkit yang tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
“Saya minta tidak perlulah kita berbicara tentang kesejahteraan masyarakat. Tapi, bagaimana para Pjs berhasil mengoptimalkan anggaran terbatas itu untuk pelayanan dasar, maka itu sudah sangat luar biasa,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan saat memimpin evaluasi penyampaian laporan kinerja masing-masing Pjs bupati dan wali kota secara virtual dari Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menyadari, tidak mudah memimpin sebuah daerah apalagi dalam waktu yang singkat.
Ia pun bersyukur para pejabat tinggi pratama yang diberikan mandat untuk melaksanakan amanah sebagai Pjs mampu bekerja maksimal.
“Saya sudah melihat tadi sesuai laporan masing-masing Pjs bupati dan wali kota. Begitu banyak yang ingin disampaikan, tapi dengan waktu terbatas. Karena itu, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan para Pjs sejak diberikan amanah hingga sekarang,” pujinya.
Ia berpesan agar meski dengan waktu yang pendek, para Pjs bupati dan wali kota dapat menjalankan amanah secara maksimal, sebaik-baiknya dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Sebab, untuk melakukan perubahan secara menyeluruh itu tidak cukup. Saya sudah berapa kali jadi Pj, itu tidak mudah. Apalagi mengubah budaya birokrasi yang demikian kuatnya di daerah,” tuturnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengingatkan agar Pjs bupati dan wali kota melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai amanah yang diberikan.
Tak terkecuali menyukseskan Pilkada 2024, terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu, kesiapan dan logistik juga perlu diperhatikan dengan baik.
“Jadi mulai sekarang sudah dipetakan daerah mana yang paling jauh. Itu yang lebih dulu menerima logistik pilkada,” pesannya.
Tampak hadir, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Kepala Inspektorat Kaltim M Irfan Prananta dan sejumlah kepala OPD Pemprov Kaltim.(*)