SAMARINDA: Program Sekolah Rakyat tahap 1C di Kalimantan Timur (Kaltim), dipastikan mulai berjalan di Samarinda pada akhir September 2025.
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dijadwalkan 30 September 2025 di SMA Negeri 16 Samarinda dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).
Jadwal tersebut menyesuaikan penyelesaian kebutuhan sarana asrama seperti bantal, selimut, dan perlengkapan lain.
Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini ditujukan memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan dan miskin ekstrem, terutama anak putus sekolah yang tercatat di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya desil 1 dan desil 2.
Selain peningkatan akademik, Sekolah Rakyat juga menekankan pembentukan karakter, penumbuhan jiwa wirausaha, dan penguatan aspek spiritual siswa.
“Program Sekolah Rakyat ini adalah program yang diinisiasi langsung oleh Presiden untuk anak-anak yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujar Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kaltim, Achmad Rasyidi, dalam dialog publika kesiapan Sekolah Rakyat tahap 1C, Senin 15 September 2025.
Pelaksanaan di Samarinda tersebar di tiga lokasi: SMA Negeri 16 Samarinda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dan BPVP. Untuk BPVP, disiapkan satu rombongan belajar (rombel) SMA, satu rombel SMP, dan dua rombel SD.
Hingga pertengahan September, pendaftaran peserta didik masih berlangsung.
Di SMA Negeri 16, satu rombel sudah terisi 24 siswa, tinggal satu kursi untuk penuh. Di jenjang SD, dari kuota 50 siswa baru 19 yang mendaftar, masih kurang 31 orang.
Sementara itu, di BPVP, rombel SMA dan SMP sudah penuh, sedangkan rombel SD masih membutuhkan peserta tambahan.
Rasyidi menegaskan pendaftaran tetap dibuka dan setiap usulan dari masyarakat wajib melalui verifikasi dan validasi.
“Kami akan terus berupaya. Jika ada usulan atau informasi mengenai anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu, kami akan segera melakukan verifikasi dan validasi lapangan,” katanya.
Peserta Sekolah Rakyat mendapatkan pendidikan gratis beserta seragam, perlengkapan sekolah, dan makanan.
Bagi siswa berasrama, disiapkan wali asrama dan petugas keamanan, serta CCTV yang terhubung langsung ke kementerian pusat untuk memastikan keselamatan dan ketertiban.
Selain Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), Berau, dan Bontang telah mengajukan proposal pelaksanaan program dan kini menunggu proses validasi serta peninjauan lapangan dari kementerian.
Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan memberi dukungan penuh agar program berjalan sukses.
Tujuannya jelas, menjembatani kesenjangan pendidikan, menarik kembali anak putus sekolah ke bangku belajar, dan memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang gratis, aman, dan berkualitas.