SAMARINDA: Dinamika demokrasi, kebebasan pers hingga persoalan lingkungan dan kesejahteraan rakyat menjadi topik utama dalam agenda Ngopi Bareng Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, bersama insan media Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim, Senin, 2 Februari 2026.
Forum dialog kebangsaan ini dirancang sebagai ruang diskusi terbuka antara partai politik dan media, menyikapi berbagai isu strategis nasional maupun lokal yang berdampak langsung terhadap kehidupan demokrasi dan masyarakat di daerah.
Dalam forum tersebut, Hasto menegaskan peran media sebagai pilar penting demokrasi.
Ia menyoroti masih maraknya kekerasan, intimidasi, hingga teror terhadap jurnalis dan aktivis yang dinilai mengancam kebebasan pers serta ruang demokrasi.
“Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika pers bekerja secara bebas, independen, dan dilindungi. Ketika jurnalis diteror atau dikriminalisasi, maka yang terancam bukan hanya media, tetapi demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
Salah satu topik yang mengemuka adalah wacana revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk isu penghapusan ambang batas parlemen.
Hasto menekankan setiap perubahan sistem pemilu harus diarahkan untuk memperkuat demokrasi, bukan justru melemahkan kedaulatan rakyat atau membuka ruang intervensi kekuasaan.
Menurutnya, PDI Perjuangan tetap berpegang pada prinsip reformasi, yakni menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem politik.
Dalam konteks Kaltim, Hasto secara khusus menyoroti persoalan lingkungan hidup.
Ia menyebut Kalimantan memiliki posisi strategis sebagai penyangga ekologis nasional, namun masih menghadapi tekanan serius akibat eksploitasi sumber daya alam.
Isu alur Sungai Mahakam juga menjadi perhatian. Sungai yang selama ini menjadi denyut nadi ekonomi dan kehidupan masyarakat dinilai belum dikelola secara optimal, bahkan kerap menjadi “korban” pembangunan yang abai terhadap aspek lingkungan.
“Politik ekologi harus menjadi kesadaran bersama. Sungai Mahakam bukan hanya jalur logistik, tapi aset bangsa. Perawatannya tidak boleh setengah-setengah,” ujarnya.
Forum ini juga membahas persoalan lapangan kerja dan tantangan generasi muda.
Hasto menilai isu ketenagakerjaan menjadi sangat strategis, terutama di tengah bonus demografi dan janji penciptaan jutaan lapangan kerja yang harus dikawal realisasinya.
Menurutnya, partai politik tidak cukup hanya menyuarakan janji, tetapi harus terlibat aktif mendorong kebijakan yang benar-benar menciptakan kerja layak dan berkelanjutan bagi anak muda.
Isu kesejahteraan rakyat turut menjadi sorotan, khususnya terkait pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi.
Hasto juga menyinggung dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai berpengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah, termasuk di Kalimantan Timur yang kaya sumber daya alam.
“Daerah penghasil SDA seharusnya mendapat perhatian lebih adil. Pemotongan TKD tidak boleh mengorbankan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Agenda Ngopi Bareng ini menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk membuka ruang dialog yang setara dengan media. Diskusi berlangsung interaktif, dengan jurnalis diberi ruang menyampaikan pertanyaan, kritik, dan pandangan terhadap isu kebangsaan.
Hasto berharap forum semacam ini dapat memperkuat sinergi antara partai politik dan pers dalam menjaga demokrasi, memperjuangkan keadilan sosial, serta memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan.
“Media bukan sekadar penyampai informasi, tetapi mitra strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.
