SAMARINDA: Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono minta agar dapat mengantisipasi adanya fraud di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/perusda. Tindakan fraud menurutnya suatu tindakan yang tidak terpuji dan dapat merugikan perusahaan maupun diri sendiri.
Tindakan ini dapat berupa penyimpanan atau kecurangan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok demi meraup keuntungan pribadi.
“Kita harus antisipasi adanya fraud, Karena tindakan ini sangat bahaya dan harus hadapi bersama,” ungkap Nidya usai menjadi pembicara pada acara Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim di Hotel Mencure Samarinda, Selasa (14/3/2023).
Menurut Nidya semua yang terlibat harus mengantisipasi adanya kecurangan dan perlu adanya sistem yang mencegah dan mengawasi perusda atau BUMD agar tidak terjadi fraud.
“Kita boleh berlari kencang, namun tetap terukur, terstruktur dan akuntabel,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Nidya perusda merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) di Kaltim. Dan ini hrus dijaga dan bisa memberikan kontribusi.
“Kita sudah melakukan inventarisasi berapa jumlah perusda dan mencoba untuk mengobati perusda yang sakit,”terangnya.
Lanjut Nidya ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya fraud. seperti kesempatan melakukan kecurangan, kurangnya kontrol dan rasionalisasi atas tindakan.
“Ya tentunya untuk mengantisipasi adanya fraud, perlu dilakukan audit internal dan eksternal, monitoring secara proaktif, dan penetapan hukum secara tegas,” terangnya.
Politisasi Golkar itu, menambahkan fraud ini dapat berupa pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja untuk menipu pihak terkait.
Selain itu fraud juga dapat diartikan sebagai tindakan yang melawan hukum (illegal act) dan sebuah tindakan ketidakberesan (irregularities) yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan demi meraup keuntungan pribadi.
“Kemarin Kejati Kaltim telah menetapkan dua tersangka kasus korupsi Perusda PT Agro Kaltim Utama (AKU) dengan menelan kerugian Rp 25 miliar. Ini salah satu contoh antisipasi kita,” terangnya.
